Tarif PPN Produk Pertanian Tertentu Turun Jadi 1 Persen

Kompas.com - 05/08/2020, 10:01 WIB
Ilustrasi sawah, ilustrasi Pertanian SHUTTERSTOCK.com/JET ROCKKKKIlustrasi sawah, ilustrasi Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani kini dapat memilih menggunakan mekanisme lain terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk pertanian. Dengan mekanisme baru, tarif efektif PPN produk pertanian bisa menjadi 1 persen dari harga jual.

Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan ketentuan nilai lain ini yakni adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, serta hasil hutan bukan kayu.

"Sekarang, petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain, atau mekanisme normal. Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP (Ditjen Pajak) terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Rupiah Dibuka Menguat Tajam Didorong Paket Stimulus AS

Ia mengatakan, badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri disebut semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani.

Penggunaan mekanisme nilai lain dan penunjukan badan usaha industri sebagai pemungut PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 dan PP 31 tahun 2007. Namun, pada tahun 2013, fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013, sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.

Baca juga: Naik Rp 19.000, Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Lagi

Sejak putusan tersebut dicabut hingga saat ini, petani masih merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya.

Sekedar diketahui, produk pertanian adalah barang kena pajak yang atas penyerahannya dari petani atau kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp 4,8 miliar kepada pembeli, dikenai PPN dengan tarif 10 persen dari harga jual.

Sebagaimana mekanisme PPN, petani dimaksud memenuhi kewajiban PPN-nya dengan memperhitungkan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar, misalnya pajak atas pembelian pupuk, kemudian menyetorkan sisanya ke kas negara.

Baca juga: Diumumkan Siang Ini, RI Bakal Masuk Jurang Resesi?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X