Pemerintah Akan Beri Bantuan pada Karyawan dengan Upah di Bawah Rp 5 Juta

Kompas.com - 05/08/2020, 18:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah, pemberian santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta.

Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani Sebut Sistem Keuangan Normal

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan," katanya.

Dikutip dari Kontan, Presiden Joko Widodo(Jokowi) berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai atau gaji kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Baca juga: Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos," kata Yustinus, Selasa (4/8/2020). 

Baca juga: Ini Kelompok Pelanggan PLN yang Dapat Insentif Listrik hingga Akhir Tahun



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dana Rp 241,8 Juta Raib di Jenius, BTPN: Nasabah Diperdaya oleh Pelaku Penipuan

Dana Rp 241,8 Juta Raib di Jenius, BTPN: Nasabah Diperdaya oleh Pelaku Penipuan

Whats New
Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Earn Smart
[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

Whats New
Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Whats New
Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Whats New
Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Whats New
SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Rilis
Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Whats New
Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Whats New
Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Rilis
Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Whats New
PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Rilis
AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

Whats New
Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Whats New
Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X