Apa Saja yang Terjadi Saat Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 1998?

Kompas.com - 06/08/2020, 08:20 WIB
Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998. KOMPAS/JB SURATNOPresiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi atau minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen, dengan batas bawah 5,1 persen. Indonesia dianggap belum mengalami resesi ekonomi karena kontraksi pertumbuhan PDB baru terjadi di satu kuartal ( resesi ekonomi 2020). 

Karena resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi dilaporkan minus dua kuartal berturut-turut atau lebih. Indonesia sendiri punya pengalaman mengalami resesi ekonomi pada tahun 1998.

Dilansir dari Harian Kompas, 21 Desember 1998, krisis ekonomi 1998 dimulai sejak setahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus selama 6 bulan di tahun 1997, dan berikutnya masih minus di sembilan bulan pertama tahun 1998.

Baca juga: Resesi Bisa Dicegah, Ini Indikator Ekonomi yang Tunjukkan Perbaikan

Saat itu, pemerintah sampai harus meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997, meski belakangan bantuan lembaga keuangan global itu tak banyak membantu Indonesia. Bahkan situasi seperti lepas kendali di pertengahan tahun 1998.

Berikut beberapa dampak resesi ekonomi di Indonesia tahun 1998:

1. Rupiah jatuh

Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara. Dampak resesi ekonomi seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998.

Rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Belum Alami Resesi

Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.

2. Utang luar negeri membengkak

Salah satu faktor yang memperparah penyebab resesi ekonomi Indonesia adalah besarnya utang luar negeri Indonesia dalam bentuk valuta asing, baik utang pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta.

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 miliar dollar AS, sekitar 72,5 miliar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998.

 

Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dollar AS.

3. Pasar modal babak belur

Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar, bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 trilyun menjadi Rp 196 triliun pada awal Juli 1998.

Baca juga: Kalau Kita Kerja Keras, Kemungkinan Lolos dari Resesi Sangat Memungkinkan...

Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis).

Hal ini menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.

4. Banyak perusahaan bangkrut dan PHK

Ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bangkrut. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut.

Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Baca juga: Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Sudah Masuk Resesi?

Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Banyak orang menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997.

Lalu terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Baca juga: Ekonom: Indonesia Belum Masuk Resesi meski Ekonomi Tumbuh Negatif 5,32 Persen

5. Ekspor melempem

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.

Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

6. Presiden Soeharto turun setelah 32 tahun berkuasa

Resesi ekonomi berlanjut lagi menjadi krisis sosial kemudian ke krisis politik yang memaksa Presiden Soeharto saat itu harus meletakan kekuasannya yang sudah didudukinya sejak tahun 1965 dan digantikan wakilnya, BJ Habibie.

Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Banyak perusahaan besar di era Orde Baru belakangan diketahui tak memiliki pondasi yang kokoh.

Baca juga: Bisnis Bob Hasan, Julukan Raja Hutan dan Kedekatan dengan Soeharto

Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR.

Kompas/Eddy Hasby (ED) *** Local Caption *** http://kom.ps/AB2H32 
KOMPAS/EDDY HASBY Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Sebagian mahasiswa melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR. Kompas/Eddy Hasby (ED) *** Local Caption *** http://kom.ps/AB2H32

Pemerintah tegaskan Indonesia belum resesi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih belum memasuki fase resesi. Menurut dia, sebuah negara baru dapat dikatakan masuk ke fase resesi apabila realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year (yoy) terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

"Biasanya dalam melihat resesi itu, dilihat year on year untuk dua kuartal berturut-turut. Tidak menggunakan Q to Q," kata Sri Mulyani dalam keterangannya seperti Rabu (6/8/2020).

Oleh karenanya, dengan teori tersebut Indonesia belum dapat dikatakan masuk ke fase resesi. Pasalnya, jika dilihat secara tahunan, realisasi pertumbuhan ekonomi RI baru terkontraksi satu kali tahun ini.

Dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020, Sri Mulyani berkomitmen untuk menjaga perekonomian nasional pada kuartal berikutnya, agar terhindar dari zona negatif. Sehingga, Indonesia tidak masuk ke fase resesi.

"Kalau kuartal III bisa kita hindarkan, maka kita insya Allah tidak secara teknikal mengalami resesi (resesi ekonomi 2020)," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Rampas Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto


(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Bambang Djatimo, Sakina Setiawan, Erlangga Djumena)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X