Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 06/08/2020, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat negatif 5,32 persen.  Hal ini menempatkan Indonesia di ambang resesi, setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi.

Ekonom menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi, menjadi lebih mengarah langsung pada peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa tergenjot.

Pandemi Covid-19 memang melumpuhkan perekonomian, seiring dengan adanya kebijakan PSBB dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak guna mencegah penularan virus. Alhasil, kondisi ini menekan daya beli masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan PHK.

Baca juga: Hadapi Ancaman Resesi, Ini yang Perlu Dilakukan Masyarakat

Dalam hal ini, belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen.

"Kalau lihat kuartal kedua, ini cukup aneh, masak pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal harapannya ada di belanja pemerintah untuk dorong perekonomian," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia, serapan belanja pemerintah di kuartal II-2020, menjadi catatan yang cukup serius karena malah tertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Jika terus berlanjut, ini akan memperdalam kejatuhan ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, Bhima menilai, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan dengan merombak seluruh stimulus ekonomi yang ada saat ini. Menjadi lebih berfokus pada menjaga daya beli masyarakat dan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sekarang terobosan yang penting adalah pemerintah merobak total seluruh stimulus ekonomi," kata dia.

Baca juga: Pemerintah: Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Akan Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Ia bilang, stimulus perpajakan yang selama ini diberikan tidak efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Lantaran, penyerapan tenaga kerja belum bisa terjadi seperti yang diharapkan, ditandai dengan PHK yang masih terus terjadi.

Sehingga akan lebih baik jika kebijakan stimulus tersebut dialihkan kepada penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos)

"Jadi seperti pengurangan PPh, keringanan pajak untuk korporasi, sebaiknya diberikan langsung kepada bantuan sosial sehingga berdampak kepada masyarakat yang rentan miskin maupun miskin. Karena itu langsung dibelanjakan oleh mereka," jelasnya.

Sementara insentif pada UMKM, Bhima menilai, pemerintah bisa memberikan hibah modal kerja, dan subsidi internet gratis bagi pelaku UMKM untuk masuk ke digital. Serta insentif yang bisa mendorong pelaku UMKM memiliki protokol kesehatan lebih baik, sehingga memberikan kepercayaan konsumen untuk membeli produk UMKM.

"Stimulus-stimulus di bidang UMKM itu harus di rubah tidak bisa menggunakan skema relaksasi kredit lagi, itu tidak terlalu efektif," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Whats New
BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

Whats New
Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Spend Smart
Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Whats New
Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Spend Smart
Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Whats New
Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Whats New
Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Whats New
Bakal 'Right Issue' 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Kantongi Persetujuan Pemegang Saham

Bakal "Right Issue" 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Kantongi Persetujuan Pemegang Saham

Whats New
Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.