Nasabah WanaArtha Surati Presiden Jokowi Minta Perlindungan Hukum, Ada Apa?

Kompas.com - 07/08/2020, 15:12 WIB
Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) berbuntut panjang. Kasus ini mengharuskan Kejaksaan Agung menyita Sub Rekening Efek (SRE) atas nama PT Asuransi Jiwa Adisaarana Wanaartha sebagai barang bukti perkara itu.

Sub rekening tersebut berisikan dana premi dan kelolaan milik pemegang polis atau nasabah Wanaartha. Sehingga Wanaartha tidak lagi bisa membayarkan nilai manfaat kepada nasabah sejak Februari 2020.

Wadah "Hope" Nasabah WanaArtha pun mengupayakan agar penyitaan tersebut dicabut. Nasabah telah mengajukan surat keberatan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Baca juga: Lelang Rumah Mulai Rp 300 Jutaan di Tangerang Selatan, Minat?

Tak hanya itu, nasabah melayangkan surat gugatan class action perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pemegang polis Wanaartha melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan No Perkara 592/Pdt.G/2020/PN. JKT.SEL dengan disertai rekapitulasi data ribuan pemegang polis Wanaartha.

"Perwakilan pemegang polis juga akan menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah kita pilih dan percayakan untuk memimpin NKRI dengan penuh amanah dan tanggung jawab secara konstitusional, yang disampaikan melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia," ujar Ketua wadah "Hope" Nasabah WanaArtha Wahjudi kepada Kontan.co.id melalui keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Wahjudi menjelaskan surat keberatan itu disertai ratusan berkas dokumen polis beserta KTP hingga memenuhi dua buah troli yang diterima petugas pelayanan terpadu satu pintu PN Jakpus.

"Surat Keberatan dan Surat Perlindungan Hukum tersebut merupakan salah satu upaya dari pemegang polis untuk meminta perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi kami yang telah dirampas yang diduga untuk menambal kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor Jiwasraya yang kini sebagai terdakwa," tambah salah satu nasabah Wanaartha Desy Widyantari.

Baca juga: Menteri Edhy: Kita Sibuk Debat Tentang Lobster, Masih Banyak Potensi yang Lain...

Halaman:


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X