Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal membuka gerbang wisata tahap 3 untuk Provinsi Bali pada 11 September 2020 mendatang.

Namun demikian, upaya tersebut dinilai masih terganjal oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Kosmas Harefa menyatakan, pemerintah tetap akan melihat dinamika yang terjadi, serta melalui kajian mendalam dan terus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.

Baca juga: Menteri PPN Minta Wisatawan Tak Perlu Khawatir Pergi ke Bali

"Permenkumham 11/2020 masih tetap berlaku, tetapi ada pengecualian tertentu, seperti medical urgent dan urusan penting yang lain, kita ikuti dinamika, tetapi kita masih akan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kami bersama lintas kementerian/lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini pun lintas kementerian/lembaga lebih solid," jelas Kosmas dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/8/2020).

Sebagai syarat mutlak untuk pembukaan wisata adalah penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata.

Seperti misalnya, Badan Otorita Borobudur (BOB) yang telah melaksanakan program pelatihan dan pendampingan, khusus penerapan protokol kesehatan di sektor parekraf.

Kemudian, untuk pengembangan Kaldera Toba yang sudah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark belum lama ini, perwakilan Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo mengungkapkan, pemerintah akan tetap fokus fokus kepada pembenahan amenitas, atraksi dan dukungan penuh kepada UMKM.

Baca juga: Seberapa Aman Bali Jadi Destinasi Wisata di Tengah Pandemi?

"Dengan adanya Unesco Global Geopark, fokus kita adalah konservasi dan pendidikan serta pengembangan masyarakat bisa ditingkatkan , harapannya ini membawa dampak perekonomian bagi masyarakat setempat dengan adanya desa wisata dengan karakter kebudayaannya yang sangat kuat. Diharapkan kita sudah mempunyai blue print yang jelas untuk 25 tahun ke depan," ujarnya.