Marak Klaim Obat Covid-19, YLKI Sentil Pemerintah

Kompas.com - 10/08/2020, 12:19 WIB
Ketua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers di Kantor YLKI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017). Pramdia Arhando JuliantoKetua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers di Kantor YLKI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim obat Covid-19 marak terjadi di tanah air. Bahkan, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan seorang bernama, Hadi Pranoto, yang mengatakan, dirinya sudah menemukan obat herbal Covid-19.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, salah satu penyebab utama munculnya klaim obat Covid-19 adalah buruknya politik manajemen penanganan wabah yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah disebut kerap kali melakukan blunder ketika mengeluarkan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

Baca juga: Daftar Lelang Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak dan Bea Cukai

"Sejak awal pemerintah memberikan contoh buruk dalam merespons virus corona, nasi kucing anti corona, doa kunut anti corona, ada jamu pancasila, sampai terakhir kalung ecalyptus oleh Menteri Pertanian," ujar Tulus dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8/2020).

Berbagai pernyataan pemerintah tersebut kemudian membuka ruang untuk hadirnya disinformasi di kalangan masyarakat. Seperti halnya, klaim vaksin Covid-19 yang marak bermunculan.

"Selevel pejabat publik memberikan contoh yang kurang baik, kurang produktif, kurang mencerdaskan. Sehingga kalau saat ini ada klaim-klaim bermunculan, itu efek itu semua," tutur Tulus.

Baca juga: Ada Lelang Online Sepeda Brompton, Pegadaian Pastikan Akun Palsu

Selain itu, Tulus juga menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam meredam dampak Covid-19. Pemerintah dinilai sudah terlalu fokus terhadap pemulihan ekonomi.

Namun, hal tersebut justru mengakibatkan jumlah positif Covid-19 terus bertambah. Pada saat bersamaan, perekonomian nasional juga mengalami penurunan yang dalam.

"Sekarang faktanya pertumbuhan ekonomi (kuartal II-2020) minus 5,3 persen, sekarang diambang resesi. Artinya, manajemen penanganan wabah, pemerintah terlalu keliru dengan terlalu fokus pada ekonomi," ucapnya.

Baca juga: Deretan Fakta Karyawan Swasta Terima BLT Rp 2,4 Juta



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X