Ini Syarat Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Kompas.com - 10/08/2020, 19:26 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, bantuan pemerintah, bantuan karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan insentif upah dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan.

Syarat tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.

Kemudian, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Efektifkah Bantuan Tunai Rp 600.000 bagi Karyawan Swasta di Masa Pandemi?

“Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali nonASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).

Ida menjelaskan, bank penyalur yang merupakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan langsung menyalurkan dana subsidi upah langsung kepada rekening penerima bantuan pemerintah.

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,” ucapnya.

Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

Baca juga: Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani

Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan subsidi cepat tersalurkan dan tepat sasaran. Karena saat ini, data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap.

Dia kembali menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020.

Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang akan mendapatkannya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

Work Smart
Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Whats New
Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

Whats New
Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Work Smart
Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Rilis
Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Whats New
Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Whats New
Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Whats New
Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Rilis
Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Whats New
Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Rilis
Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Whats New
Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Whats New
Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.