KILAS

Telkom Bantu Direktorat Jenderal Pajak Integrasikan Data

Kompas.com - 11/08/2020, 08:04 WIB
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kanan), usai menandatangani Nota Kesepahaman Integrasi Data Perpajakan antara Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta, Senin (10/8/2020). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan kelanjutan program Integrasi Data Perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak Sabtu (1/12/2018). DOK. TelkomDirektur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kanan), usai menandatangani Nota Kesepahaman Integrasi Data Perpajakan antara Telkom Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, di Jakarta, Senin (10/8/2020). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan kelanjutan program Integrasi Data Perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak Sabtu (1/12/2018).

KOMPAS.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membantu kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, melalui program Integrasi Data Perpajakan yang telah diimplementasikan menggunakan e-Faktur host-to-host sejak Sabtu (1/12/2018).

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan salah satu aspek core values BUMN.

“Telkom berupaya mendukung rencana perluasan dan pengembangan data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan konektivitas dan platform Information and Communication Technology (ICT)," kata Ririek, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Dengan begitu, lanjut Ririek, diharapkan bisnis proses DJP dapat dikelola dengan lean dan digital, serta memperoleh benefit penurunan cost of compliance dan cost of collection.

Hal tersebut dikatakan Ririek, saat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan, di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Telkom Catatkan Laba Bersih Rp 10,95 Triliun di Semester I-2020

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, Integrasi Data Perpajakan meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi.

Nantinya, program tersebut dapat mengurangi beban-beban administratif wajib pajak, menciptakan keterbukaan, serta mengurangi potensi pemeriksaan dan sengketa perpajakan.

Kemudian, program tersebut juga akan memberi DJP akses terhadap data keuangan wajib pajak, serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga.

Dengan begitu, DJP akan mampu melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik, tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mahal.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun berharap, dengan program tersebut efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak dapat meningkat.

Baca juga: Bangkit dari Pandemi, Telkom Property Perkuat Peluang Digital

“Kami harap kerja sama ini memberi kemudahan melalui kegiatan profiling wajib pajak menggunakan big data yang lebih komprehensif, data analytics, dan business intelligent yang semakin up to date,” kata Suryo.

Suryo menambahkan, ke depannya DJP akan terus berkomitmen memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk digitalisasi dan otomasi yang menjadi urgen di tengah situasi pandemi Covid-19.

Untuk itu, diharapkan akan semakin banyak perusahaan BUMN dan swasta yang melaksanakan kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Mediasi Penyelesaian Santunan Pelaut RI yang Meninggal di Singapura

Kemenhub Mediasi Penyelesaian Santunan Pelaut RI yang Meninggal di Singapura

Whats New
Kapan Moge dan Brompton Selundupan Mantan Dirut Garuda Dilelang? Ini Kata DJKN

Kapan Moge dan Brompton Selundupan Mantan Dirut Garuda Dilelang? Ini Kata DJKN

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Perawatan Spooring dan Balancing | Masyarakat Jepang Ogah Gunakan Kendaraan Pribadi

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Perawatan Spooring dan Balancing | Masyarakat Jepang Ogah Gunakan Kendaraan Pribadi

Rilis
IHSG Anjlok 1 Persen di Akhir Pekan, Rupiah Ikut Melemah

IHSG Anjlok 1 Persen di Akhir Pekan, Rupiah Ikut Melemah

Whats New
Saham Unilever Indonesia Anjlok 30,95 Persen sejak Awal Tahun, Ini Pemicunya

Saham Unilever Indonesia Anjlok 30,95 Persen sejak Awal Tahun, Ini Pemicunya

Whats New
Banyak Penipuan Lelang, Ini Ciri-cirinya

Banyak Penipuan Lelang, Ini Ciri-cirinya

Whats New
Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Spend Smart
Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Whats New
Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

Rilis
Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Smartpreneur
Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Whats New
Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X