Hanya Pekerja Swasta Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Menaker

Kompas.com - 11/08/2020, 13:24 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat pekerja mengecap pemerintah diskriminatif, karena hanya memberikan insentif upah kepada pekerja swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, pemerintah mengapresiasi kepada pekerja yang telah memilih asuransi di BPJS Ketenagakerjaan. Maka apresiasi yang diberikan berupa insentif upah tersebut.

"Kami ingin memberikan reward, apresiasi kepada teman-teman yang selama ini mempercayakan asuransinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kita adalah teman-teman pekerja semakin menyadari pentingnya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Persyaratan Lengkap Karyawan Swasta Penerima Subsidi BLT Rp 600.000

Di sisi lain, pemberian insentif ini juga untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebab, menurut Ida, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya separuhnya dari total pekerja sebanyak 130 juta orang.

"Jadi ini mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin baik. Karena kalau dilihat datanya, kurang dari separuh pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemberian bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan atau pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.

"Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat subsidi upah juga. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan," katanya melalui keterangan tertulis diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Karyawan Swasta Dapat BLT Rp 600.000, Bagaimana Korban PHK?

KSPI mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Whats New
Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

Rilis
 Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Whats New
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Whats New
Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan 'Super Online Deals'

Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan "Super Online Deals"

Whats New
Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Whats New
Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Rilis
Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Whats New
Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Smartpreneur
BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

Rilis
LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

Whats New
Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Whats New
Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Whats New
Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X