BPK Bakal Audit Seluruh Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 11/08/2020, 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna,  di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya bakal melakukan audit secara menyeluruh untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan, di masa pandemi pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pola yang tidak biasa. Sebab, penanganan pandemi tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial.

"Dengan kondisi seperti ini tentunya pengelolaan keuangan negara akan dilakukan dengan pola yang tidak biasa, tapi dengan cara yang luar biasa," ungkapnya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan Porli dan Kejaksaan, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Pegawai Honorer Kementerian dan Lembaga Juga Dapat Subsidi Gaji

Kendati demikian, para pihak yang memiliki kewajiban mengelola keuangan negara tetap perlu melakukan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Agung bilang, hal tersebut merupakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara.

"Oleh sebab itu, kami akan melakukan apa yang disebut dengan risk based comprehensive audit, secara menyeluruh," kata dia.

Salah satu upaya yang juga dilakukan BPK untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah dengan menggandeng Kejaksaan dan Polri. Kerja sama dilakukan dengan kedua aparat penegak hukum tersebut diantaranya terkait pertukaran data dan informasi hingga pemeriksaan investigatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Termasuk juga terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara atau daerah dan unsur pidana. Ini untuk memastikan adanya tindakan tegas jika terdapat oknum yang menyelewengkan anggaran negara.

Baca juga: Tekan Kerugian Negara, Ini yang Dilakukan BPK

"Yang kita kedepankan tentu adalah aspek pencegahan, namun tidak menutup kemungkinan jika dalam kondisi sekarang tetap ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk lakukan kecurangan," ungkapnya.

Agung berharap, lewat pembaharuan kerjasama yang dilakukan dengan Kejaksaan dan Porli, maka semakin mendorong Indonesia yang patuh terhadap hukum dan bersih dari tindakan korupsi.

"Berharap setelah ini, bisa bangun Indonesia yang lebih bersih, berwibawa dan patuh terhadap hukum, untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik," pungkasnya.

Sekedar informasi, pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,20 triliun. Mencakup alokasi untuk kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Program Listrik Gratis Diperpanjang hingga Desember 2020



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelamar CPNS Tak Lolos Passing Grade, BKN: Jangan Patah Semangat

Pelamar CPNS Tak Lolos Passing Grade, BKN: Jangan Patah Semangat

Work Smart
Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Whats New
 Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Spend Smart
Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Whats New
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Whats New
Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Rilis
Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Whats New
4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

Whats New
Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Whats New
Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Whats New
Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Rilis
Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.