KILAS

Petani yang Cegah Alih Fungsi Lahan akan Dapat Insentif

Kompas.com - 12/08/2020, 19:03 WIB
Ilustrasi sawah. shutterstockIlustrasi sawah.

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), akan memberi insentif kepada petani yang mencegah alih fungsi lahan pangan, terutama yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B).

“Untuk mempertahankan lahan pangan, kami sudah memberi insentif kepada para petani,” kata Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8/2020).

Lebih lanjut, Sarwo menjelaskan, insentif yang dimaksud berupa alokasi kegiatan utama Kementan, seperti pembuatan jaringan irigasi tersier, saluran embung, pembagian bantuan benih pupuk, hingga pemberian fasilitas pertanian.

“Ditjen PSP sudah memberi bantuan fisik seperti fasilitas yang memang diperlukan para petani,” kata Sarwo.

Baca juga: Cegah Alih Fungsi Lahan, Kementan Siap Koordinasi dengan Pemda

Di sisi lain, Sarwo mengatakan, hingga kini masih ada masalah alih fungsi lahan pertanian yang terjadi karena belum adanya penetapan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

“Ya, memang ada lahan sawah yang berubah fungsi menjadi perumahan. Maka dari itu, penetapan peraturan di daerah untuk lahan pangan abadi sangat penting,” kata Sarwo.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan, alih fungsi lahan adalah masalah yang sangat serius karena mengancam produksi pertanian.

Lahan pertanian yang sudah beralih fungsi tidak akan bisa diubah kembali menjadi lahan pertanian. Untuk itu, kami selalu melakukan berbagai upaya dan koordinasi agar alih fungsi lahan tidak terjadi,” kata Syahrul.

Baca juga: Kementan Dukung Pemda Ambil Sikap Tegas Tolak Alih Fungsi Lahan

Sarwo menambahkan, alih fungsi lahan bisa saja terjadi. Namun, harus dipastikan ketersediaan lahan penggantinynya.

“Jika terdapat pembangunan prioritas nasional, bisa saja lahan itu dialihfungsikan. Dengan catatan, harus ada lahan pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,” kata Sarwo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Whats New
Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Whats New
5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

Earn Smart
Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Spend Smart
Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Whats New
Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Whats New
Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Spend Smart
Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Work Smart
Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Work Smart
MONEY SEPEKAN:  6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

MONEY SEPEKAN: 6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

Whats New
Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Whats New
Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Whats New
Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Whats New
Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X