China Bakal Bangun Rel Kereta Api Terpanjang di Dunia, Bagaimana RI?

Informasi saja, investasi aset tetap di perkeretaapian mencapai 325,8 miliar yuan atau sekitar 46,93 miliar dollar AS pada paruh pertama 2020. Dana itu naik 1,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan telah menjadi program prioritas Presiden RI Joko Widodo sejak pertama kali menjabat jadi presiden.

Di periode pertama, kucuran anggaran infrastruktur selalu meningkat. Mengutip data Kementerian Keuangan, pemerintah tercatat menganggarkan dana sebesar Rp 256,1 triliun pada 2015. Jumlah ini disebut naik sebesar 65,5 persen dari tahun 2014.

Kemudian, pada tahun 2016, anggaran infrastruktur yang dikucurkan tumbuh 5,1 persen menjadi Rp 269,1 triliun. Angka ini berubah lagi, dan melonjak 44,3 persen menjadi Rp 388,3 triliun pada tahun 2017 dan menjadi Rp 410,7 triliun pada 2018.

Baca juga: Ada Pandemi, Pesanan Kereta Api INKA dari Luar Negeri Terus Melaju

Data Komite Percepatan PengadaanInfrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan selama periode 2016 hingga Agustus 2019, pemerintah telah menyelesaikan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun rinciannya adalah 20 PSN pada tahun 2016 yang terdiri dari 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, 1 jalur pipa gas, dan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Lalu pada tahun 2017, Pemerintah telah menyelesaikan 10 PSN, meliputi 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas gas, 3 PLBN, 1 bendungan, dan 1 saluran irigasi.

Di masa kepemimpinan keduanya, pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas urutan kedua usai pengembangan SDM. Kendati dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengingatkan, negara ini masih tertinggal dari China.

Baca juga: Bos KCIC: 2022 Optimistis Kereta Cepat Beroperasi agar Biaya Investasi Tak Bengkak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono pun beranggapan demikian. Tak perlu dibandingkan dengan China, kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Asia Tenggara.

Daya saing Indonesia dinilai masih kalah dibanding Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai serta rendahnya daya saing ini merupakan satu dari lima tantangan yang harus dihadapi Kementerian PUPR.