Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5 Persen hingga 5,5 Persen pada 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mendatang berada di ksaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Hal itu dia sampaikan ketika berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Kepala Negara itu mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 25 Tahun Lagi, Kita Harus Jadikan Indonesia Negara Maju

Untuk indikator makro ekonomi lain, Jokowi memaparkan tingkat inflasi ditargetkan akan tetap terjaga di kisaran 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

Selain itu nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dollar AS.

Adapun untuk suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,29 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar pada 45 dollar AS per barrel.

"Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1,007 juta barrel setara minyak per hari," ujar Jokowi.

Adapun dalam merancang kebijakan APBN 2021, Jokowi mengatakan pemerintah mengarahkan untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Perekonomian Negara Sedang Macet ibarat Komputer...

Selain itu juga untuk mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi, serta mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.

Terakhir, APBN 2021 didesain dengan pertimbangan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

"Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," ucapnya .

Baca juga: Jokowi: Jangan Biarkan Krisis Membuahkan Kemunduran