Defisit 2021 Dipatok 5,5 Persen, Jokowi: Dibiayai Sumber Pembiayaan yang Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memaparkan di dalam Rancangan Alokasi Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan Rp 971,2 triliun.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

"Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun," ujar Jokowi.

Baca juga: Defisit APBN 2021 Diperlebar Jadi 5,2 Persen, Ini Alasannya

Jokowi mengatakan, defisit anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp Rp 1.039,2 triliun.

Defisit tersebut terjadi lantaran pendapatan negara pada tahun 2021 mendatang diperkirakan mencapai Rp 1.776,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.747,5 triliun.

"Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati," ucap Jokowi.

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," tambah Presiden.

Kepala Negara itu mengatakan, pembiayaan defisit RAPBN 2021 akan dilakuan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

Baca juga: RI Surplus dan Defisit Neraca Perdagangan dengan Negara-negara Ini