Target Jokowi 2021, dari Angka Pengangguran hingga Kemiskinan

Kompas.com - 14/08/2020, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani meninggalkan ruang sidang paripurna seusai menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani meninggalkan ruang sidang paripurna seusai menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan sasaran pembangunan pada tahun 2021 mendatang.

Presiden mengatakan, tahun depan persentase pengangguran diproyeksi akan berada di kisaran 7,7 persen hingga 9,1 persen. Sementara itu persentase kemiskinan di perkirakan sebesar 9,2 persen hingga 9,7 persen.

"Dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," ujar Jokowi ketika memberikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 796,3 Triliun ke Daerah pada 2021, untuk Apa Saja?

Jokowi mengatakan, target-target tersebut harapannya dapat tercapai dengan RAPBN 2021 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab kata dia, krisis kesehatan yang muncul akibat pandemi tersebut telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di dalam negeri.

"Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi," ujar Jokowi.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan penduduk miskin dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada periode Maret 2020. Secara persentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Baca juga: Defisit 2021 Dipatok 5,5 Persen, Jokowi: Dibiayai Sumber Pembiayaan yang Aman

Sementara di sisi lain hingga 31 Juli 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terdapat 2,14 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang terdampak Covid-19.

Angka tersebut sudah terdata berdasarkan nama dan alamat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan tenaga kerja yang terdampak imbas dari situasi pandemi Covid-19 paling banyak.

Menurut data yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 356,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021, Ini Rinciannya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X