Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?

Kompas.com - 14/08/2020, 21:44 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2021 di antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), yakni sebesar Rp 149,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk meneruskan program prioritas dan pembangunan yang sempat tertunda di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Tahun 2019 kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, yang tadinya single year jadi multi year, yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021," kata Basuki dalam konferensi video Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Luhut Akui Indonesia Terlalu Banyak Punya Bandara Internasional

Basuki merinci, awalnya RKA-KL TA 2021 Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 115,58 triliun, kemudian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun sehingga menjadi Rp 149,8 triliun. Dia bilang, tambahan anggaran tersebut bakal dialokasikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Misalnya untuk lumbung pangan/ketahanan pangan Rp 10 triliun, pihaknya mengembangkan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Ketahanan pangan di Kalteng, di lahan seluas 165.000 hektar yang kemarin dikunjungi Pak Presiden di lahan Aluvial, dan di Sumut adalah di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 4.000 hektar tahun 2021," tutur Basuki.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Bakal Rampung Tahun Ini

Selanjutnya, anggaran Rp 34,23 triliun juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan kawasan industri. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan, sumber air, sanitasi, tol, rumah susun untuk pekerja.

"Kemudian untuk menambah konektifitas jalan dianggarkan sebesar Rp 5,5 triliun. selanjutnya untuk pengendalian banjir, yang akhir-akhir ini juga banyak bencana alam, anggaran diperluka untuk perbaikan di Gorontalo, Demak, Pati, Kendal, dan lain-lain," jelasnya.

Dengan begitu, anggaran Rp 149,81 triliun dialokasikan untuk program sumber daya air Rp 58,55 triliun, untuk pembangunan 47 bendungan, pembangunan 50.000 hektar lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250.000 hektar lahan irigasi, dan revitalisasi 5 danau prioritas.

Selanjutnya, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan 2 bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 53,96 triliun, di antaranya 831 km jalan, 19.000 meter jembatan, 3.100 meter fly over underpass dan terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279 km jalan nasional, serta 2.171 meter penggantian jembatan.

Sementara di bidang perumahan, pihaknya mengalokasikan Rp 8,09 triliun dengan pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, serta 111.000 unit rumah swadaya dan peningkatan rumah tidak layak huni.

Baca juga: Luhut ke Petinggi Pertamina: Hei Kalian Jangan Main-main...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X