Kisah Nauru, Negara Kaya Raya yang Kini Jatuh Miskin

Negara ini akhirnya mengadalkan pemasukan dari pinjaman pemerintah Australia. Tahun 2002, Nauru bahkan tak bisa membayar utangnya sebesar 239 juta dollar Australia karena devaluasi mata uang Negeri Kanguru itu.

Sebagai gantinya, beberapa aset digadaikan ke Australia. Salah satu aset yang disita antara lain Nauru House dengan 50 lantai yang berada di Collin Street, Melbourne.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Resesi

Aset lain milik Nauru di Australia juga digadaikan antara lain properti mewah Motel Downtowner dan Hotel Mercure di Sydney. Belum termasuk armada pesawat dan bandara yang ikut disita. Bank sentral Nauru juga akhirnya dilikuidasi.

Selain habisnya cadangan fosfat dan kerusakan lingkungan, korupsi akut di kalangan birokrat Nauru semakin memperparah keadaan. Saat kejayaan fosfat di negara itu, banyak pejabat menghambur-hamburkan uang negara.

Jadi negara surga pajak

Untuk menyelamatkan ekonominya, pemerintah Nauru sejak tahun 1990 mengambil kebijakan kontroversial dengan mengubah negaranya jadi negara surga bebas pajak sehingga jadi tempat transit pencucian uang.

Menurut laporan The Guardian, diperkirakan ada 70 miliar dollar AS dana dari pengemplang pajak Rusia yang masuk ke bank-bank di Nauru hanya di tahun 1998 saja.

Amerika Serikat bahkan menetapkan Nauru sebagai negara tujuan pencucian uang dan menjatuhkan sanksi ekonomi untuk negara pulau tersebut karena dianggap jadi sarang bagi pendanaan aktivitas teroris Al-Qaida.

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Investasi Koin Emas Dinar

"Nauru sejauh ini dikenal sebagai negara yang mengizinkan pendirian bank luar negeri tanpa kehadiran fisik di negara itu atau yuridiksi negara lain," bunyi pernyataan Bendahara Negara AS.

The Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga global yang bekerja untuk membatasi aktivitas pencucian uang di negara-negara tax haven, mendesak Nauru untuk meninggalkan praktik keuangan gelap tersebut.

Hasilnya pada tahun 2004, pemerintah Nauru mengesahkan UU anti-pencucian uang dan pendanaan teroris, serta perbankan yang bersifat offshore. Pemerintah Nauru juga menghapus beberapa perusahaan cangkang yang didirikan di wilayahnya.

"Sejak terpilihnya pemerintahan Waqa pada tahun 2013, kami telah bekerja keras untuk memperbaiki reputasi Nauru yang rusak selama bertahun-tahun karena keserakahan dan korupsi," kata Menteri Keuangan Nauru, David Adeng di Seminar Perpajakan Internasional di Fiji pada 2018 lalu.

Hingga saat ini, pemasukan Nauru masih bergantung pada bantuan Australia. Setiap tahun hingga 2018, negara ini menerima bantuan sebesar sekitar 176 juta dollar AS dari Australia, atau dua pertiga dari seluruh penerimaan Nauru.

Baca juga: Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?