Ini Target Lengkap dan Rencana Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Kompas.com - 15/08/2020, 10:38 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).

Kepala negara itu mengungkap, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," kata Jokowi.

Dia menuturkan, pembiayaan defisit RAPBN 2021 akan dilakuan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

Baca juga: Defisit 2021 Dipatok 5,5 Persen, Jokowi: Dibiayai Sumber Pembiayaan yang Aman

Target angka kemiskinan dan pengangguran

Tahun depan, persentase pengangguran diproyeksi akan berada di kisaran 7,7 persen hingga 9,1 persen. Sementara itu persentase kemiskinan di perkirakan sebesar 9,2 persen hingga 9,7 persen.

Sementara itu, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan penduduk miskin dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada periode Maret 2020.

Secara persentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Sementara di sisi lain hingga 31 Juli 2020. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terdapat 2,14 juta tenaga kerja baik formal dan informal yang terdampak Covid-19. Angka tersebut sudah terdata berdasarkan nama dan alamat.

Menurut data yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

Baca juga: Target Jokowi 2021, dari Angka Pengangguran hingga Kemiskinan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.