Ini Target Lengkap dan Rencana Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, dan bansos tunai.

Selain itu, melalui anggaran tersebut pemerintah juga akan melanjutkan program Kartu Prakerja, serta mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, dan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Pemerintah juga akan melakukan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

Baca juga: Lanjutkan Bansos hingga Prakerja, Jokowi Anggarkan Rp 419,3 Triliun

Anggarkan ketahanan pangan

Sementara itu, anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2021 sebesar Rp 104,2 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan di antaranya dengan membangun saranan prasarana dan penggunaan teknologi, juga revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, serta distribusi pangan.

Serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Jokowi pun memaparkan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Jokowi Anggarkan Rp 104,2 Triliun

Pemulihan ekonomi nasional

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga 2021. Presiden mengalokasikan sebesar Rp 356,5 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk 6 sektor. Sektor pertama adalah penanganan kesehatan dengan anggaran Rp 25,4 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Selanjutnya, anggaran dialokasikan untuk perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah dengan dana Rp 110,2 triliun. Dana disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta bansos tunai.

Untuk sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dialokasikan anggaran Rp 136,7 triliun.

Keempat, dukungan pada UMKM akan dianggarkan sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Lalu, pembiayaan korporasi dianggarkan sekitar Rp 14,9 triliun. Alokasi diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 356,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021, Ini Rinciannya

Transfer ke daerah

Selain itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dianggarkan sebesar Rp 796,3 triliun. Anggaran tersebut bakal diarahkan untuk beberapa kebijakan, salah satunya untuk mendukung pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional.

Selain untuk pemulihan ekonomi, anggaran juga diarahkan untuk kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dampak Covid-19.

Sebanyak 25 persen dari dana transfer umum diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, Dana Insentif Daerah (DID) difokuskan untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 796,3 Triliun ke Daerah pada 2021, untuk Apa Saja?

Destinasi wisata super prioritas