Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan anggaran yang cukup tajam pada 2021 disebut karena adanya belanja modal yang ditunda (delay) pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Tercatat, ada sekitar Rp 75,6 triliun anggaran yang ditunda untuk pembangunan pada 2020 ini. Untuk itu, peningkatan anggaran diperlukan agar program-program strategis dalam pembangunan bisa tetap berjalan.
"Tahun 2019 kementerian PUPR merelaksasi atau melakukan delay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau membatalkan. Yang tadinya single year jadi multi year, yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021," kata Basuki dalam konferensi video Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Basuki menyebut, berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 8 Mei lalu, sebetulnya Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp 115,5 triliun.
Namun dalam surat bersama pada tanggal 8 Agustus, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran Rp 34,23 triliun (total Rp 149,8 triliun) dengan tema tadi, percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi (dari program-program yang sempat delay)," papar dia.
Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar pada 2021, untuk Apa Saja?
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan