Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Ekonom: Terlalu Konservatif

Kompas.com - 15/08/2020, 12:09 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen pada 2021. Hal itu disampaikannya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2021.

Menanggapi proyeksi tersebut, Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, pemerintah menaruh target yang terlalu konservatif. Menurut dia, pemerintah bisa lebih progresif untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional.

"Menurut Saya target pertumbuhan ekonomi kita terlalu konservatif, berharap pemerintah lebih progresif. Kita punya potensi tumbuh lebih tinggi, asalkan penanggulangan wabah bisa lebih baik," ungkap Piter kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Menko Airlangga: Tidak Sedalam yang Lain

Piter menilai, seharusnya pemerintah bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2021 lebih tinggi lagi, berkisar 6 persen hingga 7 persen. Tentu untuk mencapainya perlu ditopang dengan program dan anggaran negara yang lebih besar.

Ia mengakui, salah satu kosenkuensi dari anggaran yang besar adalah defisit APBN yang semakin melebar. Tapi menurutnya itu bukan masalah, selama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Terlebih ada Peraturan Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19), telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang (UU). Di mana, defisit anggaran diperbolehkan di atas 3 persen terhadap PDB selama tiga tahun, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

"Seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan ruang fiskal yang lebih lebar, yang diberikan oleh Perppu, dengan tujuan untuk Lebih mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Piter.

Adapun, dalam RAPBN 2021 pemerintah menargetkan defisit anggaran menjadi 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang ditargetkan sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Bisa Minus 1,1 Persen pada 2020



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X