Kompas.com - 15/08/2020, 13:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021.

Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang dikutip Kompas.com, Sabtu (15/8/2020), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat alokasi belanja sebesar Rp 6,65 triliun.

Anggaran diputuskan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Lagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran KL Tahun 2021.

"Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 2,68 triliun untuk belanja operasional, dan sebesar Rp 3,96 triliun untuk belanja non operasional," sebut dokumen itu.

Baca juga: Menteri Edhy: Jangan Khawatir Kepiting Punah, Satu Ekor Hasilkan 50.000 Telur...

Anggaran itu akan digunakan KKP untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Kemudian dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kegiatan-kegiatan prioritas akan disesuaikan dengan Direktorat-Direktorat Jenderal (Ditjen) di KKP. Untuk Ditjen Perikanan Tangkap misalnya, dana akan dialokasikan untuk 20 unit kapal 5 GT, alat penangkapan ikan 500 paket, 120.000 orang premi asuransi nelayan, dan 5 lokasi kampung nelayan maju.

Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan/rehabilitasi 27 lokasi pelabuhan perikanan, 4 lokasi operasional Saumlaki, Merauke, Natuna dan Sebatik, peningkatan operasional pelabuhan perikanan di 34 provinsi, serta percepatan perizinan usaha melalui Silat dan Simkada.

"Selanjutnya untuk memfasilitasi kredit perikanan tangkap untuk 1.500 nelayan, peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama nelayan untuk 2.400 kelompok, dan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI di 11 WPP," tulis dokumen.

Program-program prioritas lainnya akan nerada di bawah Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP, Ditjen Riset Sumber Daya KP, serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Baca juga: Saat Menteri Edhy Curcol soal Anggaran KKP yang Menyusut

Keluhan Menteri Edhy

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.