Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Informasi Asimetris dan Pemulihan Lapangan Kerja

Kompas.com - 15/08/2020, 18:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Pihri Buhaerah

WABAH virus corona tak dapat disangkal telah memukul laju konsumsi rumah tangga (RT) sejak awal tahun ini. Imbasnya, laju pertumbuhan ekonomi nasional pun ikut terkoreksi ke angka 2,97 persen di kuartal I/2020.

Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 juga hampir dapat dipastikan akan tumbuh negatif imbas penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Melihat dampak negatif PSBB tersebut, sejumlah daerah pun menerapkan PSBB transisi. Celakanya, pasca pelonggaran PSBB, kinerja ekonomi tak kunjung membaik bahkan kontraksi diproyeksi akan terus berlanjut hingga kuartal III/2020.

Pemerintah pun segera merespon kondisi tersebut dengan memperluas paket kebijakan stimulus ekonomi yang tidak hanya menyentuh sisi permintaan tapi juga penawaran. Sayangnya, paket stimulus yang diluncurkan terlihat belum efektif merestorasi daya beli masyarakat dan kinerja sektor riil.

Salah satu penyebab utamanya ditengarai karena mesin birokrasi yang masih tidak efisien dan berbelit.

Kendati demikian, argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Birokrasi di Indonesia memang diakui masih problematik dan jauh dari harapan publik.

Namun jika ditelisik lebih mendalam, ada faktor lain yang sejatinya lebih menentukan selain sekadar persoalan birokrasi, yakni informasi asimetris (asymmetric information).

Baca juga: Realisasi PEN Masih Rendah, Pemerintah Perlu Longgarkan Birokrasi

Informasi asimetris

Informasi asimetris adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih akurat dibandingkan pihak lain sehingga bisa memunculkan adverse selection dan moral hazard.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+