Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Informasi Asimetris dan Pemulihan Lapangan Kerja

Kompas.com - 15/08/2020, 18:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebaliknya, dengan keterbukaan fungsi biaya, pemerintah bisa mengukur apakah paket bantuan yang diberikan sudah proporsional dengan kebutuhan perusahaan atau tidak.

Pemerintah juga bisa memantau perusahaan penerima bantuan stimulus ekonomi yang mana saja telah melakukan PHK.

Jika terjadi PHK, pemerintah bisa memantau rasio pekerja berketerampilan rendah yang di-PHK terhadap total pekerja yang terkena PHK di perusahan penerima bantuan stimulus ekonomi.

Jika asumsi informasi asimetris berlaku, maka lapangan kerja di sektor swasta rasanya tidak akan tumbuh dalam waktu dekat meski alokasi anggaran yang akan dikucurkan nyaris mencapai Rp 700 triliun. Implikasinya, konsumsi rumah tangga tampaknya masih akan terus terkoreksi sepanjang 2020.

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Masih Ada Kemungkinan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Tidak Negatif

Employer of last resort

Atas dasar itu, untuk merestorasi konsumsi rumah tangga dan juga dunia usaha, maka pemerintah perlu segera bertindak sebagai employer of last resort (ELR). Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja baru di sektor publik yang ramah terhadap pekerja berketerampilan rendah.

Bila dibandingkan dengan program bantuan sosial, skema ini rasanya memiliki daya dorong yang lebih kuat karena selain memperkuat sisi permintaan (demand) juga memperkuat sisi pasokan (supply).

Sementara program bantuan sosial hanya memperkuat sisi demand saja tanpa penguatan dari sisi supply. Paket bantuan sosial juga ditengarai hanya cukup untuk membayar tagihan bulanan para penerima bantuan.

Oleh karenanya, program subsidi permintaan perlu dilengkapi dengan skema lain seperti skema penyediaan lapangan kerja di sektor publik. Tanpa kehadiran program pembukaan lapangan kerja di sektor publik, akan lebih banyak insiden pekerja berupah rendah tanpa disertai tunjangan atau perlindungan kerja dasar yang layak.

Itu pula sebabnya kehadiran program penyediaan lapangan kerja di sektor publik saat pandemi menjadi sangat penting. Apalagi, esensi kebijakan penciptakan lapangan kerja di sektor publik sejatinya selain bagian dari kebijakan penciptaan lapangan kerja (job creation) juga bagian dari kebijakan perlindungan kerja (job protection).

Baca juga: Ibu Rumah Tangga dan Korban PHK Bisa Dapat Kredit Bunga 0 Persen, Ini Skemanya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PUPR: Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Tanamori Sudah 97,26 Persen

Menteri PUPR: Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Tanamori Sudah 97,26 Persen

Whats New
Cara Validasi NIK Jadi NPWP secara Online

Cara Validasi NIK Jadi NPWP secara Online

Whats New
Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Whats New
Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Spend Smart
IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

Whats New
Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+