Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Jelaskan Penunjukan TNI-Polri jadi Koordinator Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 16/08/2020, 18:27 WIB
Yohana Artha Uly,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan, TNI-Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal. Rencananya vaksinasi sudah bisa dilakukan mulai tahun 2021.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, mengungkapkan alasan penunjukkan TNI-Polri tersebut. Menurutnya, selain sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga untuk mempercepat proses vaksinasi.

"TNI-Polri yang nanti jadi koordinatornya, karena ini yang kita harapkan adanya percepatan, support, dan sinkronisasi dari semua pihak," ungkapnya acar diskusi virtual NUFF 2020, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: Luhut: Uji Coba Vaksin Covid-19 untuk yang Berumur 18-59 Tahun

Erick yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut mengatakan, pemerintah memang berupaya untuk menggandeng seluruh pihak dalam merealisasikan vaksinasi Covid-19 secara massal. Sebab, jumlah penduduk Indonesia memang cukup besar.

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal, negara melakukan imunisasi atau vaksinasi berkisar 40 juta per tahunnya.

Dalam kasus pandemi Covid-19 yang vaksinasinya akan dilakukan sebanyak dua kali, maka jika vaksinasi ditingkatkan menjadi 160 juta saja akan menjadi 320 juta per tahunnya.

Jumlah itu saja sudah sangatlah besar, apalagi jika sudah memperhitungkan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, selain dikoordinasi oleh TNI-Polri, pemerintah juga menggandeng pemangku kepentingan lainnya, seperti institusi dan tenaga kesehatan.

"Jadi lebih baik kita bersama-sama dalam satu atap, di mana ada Menteri Kesehatan dengan tim dokter dan perawat, juga rumah sakit, dan jaringan puskesmas," ujarnya.

Selain itu, tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga dilibatkan karena ada potensi 40.000 calon perawat dan 12.000 calon dokter yang bisa turut terlibat dalam vaksinasi Covid-19 secara massal.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilibatkan untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19 dan menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.

"Tidak ketinggalan juga PMI (Palang Merah Indonesia) yang memang sudah berpengalaman selama ini," kata Erick.

Indonesia memang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac, perusahaan vaksin asal China. Saat ini, vaksin Covid-19 tersebut sudah masuk uji klinis tahap III dan diharapkan bisa diproduksi pada awal 2021 mendatang.

"Untuk amannya uji klinis ini kurang lebih 6 bulan. Insyaallah, kalau semua baik, pada Januari-Februari kita bisa lakukan vaksinasi secara massal. Karena itu, kita berharaplah semuanya baik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com