Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN: Stimulus Listrik untuk Pelanggan Industri, Bisnis, dan Sosial Berlaku Otomatis

Kompas.com - 18/08/2020, 18:32 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Stimulus tarif tenaga listrik (TTL) berupa pembebasan rekening minimum atau biaya beban bagi pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial sudah mulai bisa dinikmati untuk tagihan rekening Agustus.

Executive Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN, Edison Sipatuhar, mengatakan, penerapan program stimulus TTL akan berlaku secara otomatis dan terpusat bila pemakaian listrik di bawah jam nyala minimum.

Edison menjelaskan, salah satu stimulus yang diberikan berupa pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan yang pemakaian listriknya di bawah ketentuan rekening minimum 40 jam nyala.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 257,7 Miliar untuk Stimulus Tarif Listrik

Dengan adanya stimulus tersebut, pelanggan hanya perlu membayarkan tagihan atas listrik yang digunakan, apabila konsumsi tidak mencapai 40 jam nyala. Nantinya, pemerintah akan membayarkan selisih antara konsumsi listrik dengan ketentuan rekening minimum.

"Besaran selisih antara pemakai riil dengan rekening minum yang dipakai pelanggan itu lah yang nanti dibayarkan pemerintah," ujarnya, dalam diskusi virtual, Selasa (18/8/2020).

Lebih lanjut Edison menyebutkan, stimulus TTL sudah berlaku sejak Juli 2020. Namun, pembebasan rekening minimum dan biaya beban baru akan berlaku untuk tagihan Agustus.

Sementara untuk tagihan Juli, PLN akan melakukan pengembalian dana atau restitusi dengan pengurangan tagihan pada bulan-bulan berikutnya, mulai September besok.

"Untuk yang bulan Juli masih proses koreksi, di bulan berikutnya September akan dilakukan proses restitusi," kata dia.

Baca juga: Pelaku Usaha Juga Dapat Stimulus Tagihan Listrik, Ini Detailnya

Edison menegaskan, program ini hanya berlaku untuk pelanggan yang masih aktif atau tidak menyatakan berhenti sementara.

"Program stimulus ini tidak berlaku bagi pelanggan dengan status berhenti atau berhenti sementara, selama program berlaku," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Spend Smart
Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Spend Smart
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Whats New
Pilih 'Kawinkan' EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Pilih "Kawinkan" EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Whats New
Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Whats New
Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Whats New
Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Whats New
Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Whats New
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Whats New
OJK: Premi Asuransi 'Unitlink' Masih Alami Kontraksi

OJK: Premi Asuransi "Unitlink" Masih Alami Kontraksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

Whats New
Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com