Manipulasi Data Penerima Subsidi Gaji, Perusahaan Bakal Kena Sanksi

Kompas.com - 18/08/2020, 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan sanksi untuk memastikan penyaluran subsidi upah tepat sasaran. Hal itu disampaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) selaku pelaksana. Sanksi tersebut akan ditekankan kepada perusahaan sebagai pemberi data.

"Pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi kerja apabila memberikan data yang tidak sebenarnya sesuai kriteria kepada BP Jamsostek," ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (17/8/2020).

Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan kriteria penerima bantuan subsidi upah. Antara lain adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BP Jamsostek hingga bulan Juni 2020, upah yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan, dan memiliki rekening bank.

Baca juga: Perusahaan dan Pekerja yang Tak Penuhi Syarat Harus Kembalikan Subsidi Gaji

Pemberian subsidi upah tersebut akan dilakukan secara langsung ke rekening penerima sebesar Rp 600.000 selama 6 bulan. Subsidi upah akan diberikan dengan skema dua kali transfer.

"Apabila terjadi pemberian bantuan tidak sesuai kriteria, penerima bantuan wajib untuk mengembalikannya melalui rekening kas negara," terang Utoh.

Saat ini BP Jamsostek telah mengumpulkan 12 juta nomor rekening calon penerima subsidi upah. Angka tersebut masih aman bertambah mengingat jumlah penerima berdasarkan data BP Jamsostek mencapai 15,72 juta orang.

Bantuan Subsidi Gaji ini merupakan salah satu nilai tambah terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek. Sebelumnya peserta juga mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). (Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi)

Baca juga: Tata Cara Pencairan Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pastikan subsidi upah tepat sasaran, pemerintah siapkan sanksi bagi pemberi kerja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.