Serapan Anggaran Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Ini Tak Semudah Menyiram Toilet...

Kompas.com - 19/08/2020, 17:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serapan anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun.

Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku terdapat beberapa halangan dalam proses merealisasikan anggaran di tengah pandemi. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar realisasi belanja tersebut benar-benar dialokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Mengenang Tukang Mebel 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

"Menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Sebab akan ada orang di luar sana yang melakukan proses audit, sehingga Anda harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual yang diadakan The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan, tantangan lain dalam proses merealisasikan anggaran adalam kebijakan pemerintah yang terus berubah dalam tigabulan terakhir.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibatnya, data yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah juga berubah, otoritas fiskal pun harus melakukan design dan modifikasi ulang atas anggaran yang akan dialokasikan.

Di sisi lain, tidak semua menteri yang saat ini berada di kabinet Presiden Joko Widodo memiliki pengalaman untuk bekerja di sektor pemerintahan.

"Beberapa menteri juga masih baru, tidak semua benar-benar paham birokrasi, beberapa belum pernah bekerja di pemerintah," ujar Sri Mulyani.

"Covid-19 berdampak pada kebutuhan budget mereka, ada yang harus dipangkas, ada yang harus diprioritaskan. Ini menjadi tantangan bagi mereka, di tambah lagi mereka harus memanage sembari WFH," ujar dia.

Untuk itu, Bendahara Negara mengatakan, pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk bisa merealisasikan anggaran secara cepat namun di saat yang bersamaan harus tepat sasaran.

Baca juga: 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2021

Sri Mulyani mengaku, dirinya yang biasa bekerja secara makro, saat ini juga harus memerhatikan detil-detil kecil dalam proses realisasi anggaran.

"Kita saat ini seperti melihat melalui mikroskop, ini mungkin tidak pernah dialami menteri-menteri sebelumnya. Kita harus bekerja benar-benar sampai detil-detil mikro," ujar Sri Mulyani.

"Kita sedang bekerja gila gilaan ini untuk melihat detailnya di masing-masing sektor," tambah dia.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Bisa Minus 1,1 Persen pada 2020



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Whats New
Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Whats New
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Barang-barang yang Selama Ini Kena PPN

Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Barang-barang yang Selama Ini Kena PPN

Whats New
Damri Mengalami Kerugian hingga Tangguhkan Pembayaran Upah dan THR

Damri Mengalami Kerugian hingga Tangguhkan Pembayaran Upah dan THR

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X