Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak Rp 1.268, Pengamat: Masih Masuk Akal

Kompas.com - 21/08/2020, 14:07 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menargetkan penerimaan pajak bisa mencapai Rp 1.268,5 triliun. Angka ini tumbuh 5,8 persen dari outlook 2020 yang sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, target yang dipatok pemerintah tersebut merupakan perhitungan yang cukup tepat dan memungkinkan untuk dicapai. Lantaran, pertumbuhannya juga tidak terlalu besar.

"Kalau dilihat dari growth-nya saya kira masih masuk akal, tumbuhnya masih kisaran angka 5 persen-an. Mengingat tahun depan ekonomi kita sudah recovery," ucapnya kepada Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

Baca juga: Jokowi Pasang Target Pajak Rp 1.268 Triliun, Ada Kemungkinan Direvisi?

Pemulihan ekonomi di tahun depan juga telah diperkirakan oleh banyak lembaga internasional. Ia bilang, lembaga asing memproyeksikan kalau pemulihan ekonomi Indonesia 'v-shape', yang artinya akan ada pemulihan yang cepat untuk 2021.

"Jadi dari segi pertumbuhan alaminya, yang disandingkan dengan data makroekonomi, maka target penerimaan pajak itu masih aman," kata dia.

Selain mengandalkan pemulihan ekonomi kata Fajry, penerimaan juga bisa terdorong dengan reformasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui sistem compliance risk management (CRM). Sistem ini dengan cepat mendeteksi ketidakpatuhan dengan integritas data yang tinggi.

Ia menambahkan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan di tahun depan, setelah terpukul pandemi Covid-19 adalah hal yang tepat.

"Kita berharap, bagaimana implementasinya nanti juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Presiden," ujar dia.

Mengutip buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah menyakini target pajak Rp 1.268,5 triliun bisa dicapai seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan upaya reformasi perpajakan yang akan dilakukan.

Penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) migas diperkirakan bisa sebesar Rp 41,1 triliun dan PPh non migas sebesar Rp 658,7 triliun, atau naik masing-masing 29,2 persen dan 3,2 persen dari outlook 2020.

Kemudian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan mencapai Rp 546 triliun atau naik 7,6 persen dari outlook 2020.

Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan mencapai Rp 14,8 triliun atau tumbuh sebesar 10,3 persen dibandingkan outlook 2020. Serta pendapatan pajak lainnya ditargetkan mencapai Rp 7,7 triliun, atau meningkat 3 persen dari outlook 2020.

Baca juga: Mulai Rp 38 Juta, Ini Daftar Lelang Mobil Sitaan Ditjen Pajak



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X