Tambahan Pemasukan PNS Selama Pandemi, Gaji Ke-13 hingga Uang Pulsa

Kompas.com - 24/08/2020, 08:16 WIB
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan secara simbolis THR pada perwakilan PNS di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Semua gaji dan tunjangan PNS selama ini dibayarkan langsung ke rekening istri pegawai. KOMPAS.COM/SALMAN HUMAS PEMPROV GTOGubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan secara simbolis THR pada perwakilan PNS di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Semua gaji dan tunjangan PNS selama ini dibayarkan langsung ke rekening istri pegawai.

Pemerintah akan memberikan pulsa Rp 200.000 per bulan kepada PNS ( bantuan pulsa Rp 200.000 untuk PNS). Rencana itu akan dilakukan karena PNS dinilai sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya di masa pandemi.

Baca juga: Syarat bagi PNS yang Ingin Poligami

Sebelumnya, kebijakan pemberian bantuan uang pulsa ini hanya berlaku untuk PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, namun kemudian diperluas untuk semua instansi.

Uang pulsa dinilai sangat penting bagi PNS karena rapat-rapat seringkali dilakukan berjam-jam lewat virtual sehingga harus membutuhkan kebutuhan data internet yang lebih tinggi dari biasanya.

Relokasi belanja barang untuk bantuan biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet kepada pegawai dapat dibayarkan dengan memperhatikan prinsip kepantasan dan kepatutan.

Kebijakan ini mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca juga: Sederet Fakta Gaji Ke-13 PNS, Belum Semua Cair hingga Eselon I dan II Dapat

3. Gaji ke-13

Aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akhirnya mendapatkan pembayaran gaji ke-13 pada 10 Agustus lalu.

Pembayaran gaji ke-13 tersebut telah ditunggu-tunggu lantaran setiap tahun, waktu pembayaran jatuh pada bulan Juli atau pada masa peralihan anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Namun, akibat pandemi Covid-19, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan tersebut mundur menjadi bulan Agustus ini.

Total anggaran tersebut dialokasikan untuk pegawai aktif sebesar Rp 6,94 triliun dan Rp 7,88 triliun. Di sisi lain, alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 13,09 triliun.

"Kita berharap dengan Rp 28,8 triliun tersebut bisa digunakan oleh TNI, Polri, dan ASN untuk memenuhi kebutuhan, terutama di saat tahun ajaran baru, dan bisa mendukung pemulihan ekonomi Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen di 2021

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Erlangga Djumena,Bambang P. Jatmiko)

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X