Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Kompas.com - 24/08/2020, 21:24 WIB

JAKARTA, KOAMPAS.com - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 25,1 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, hingga 19 Agustus 2020, realisasi anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 174,9 triliun.

Bendahara Negara itu mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi atas setiap program yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan PEN.

 

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 25,1 Persen, Ini Rinciannya

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, program yang sudah dibentuk sebelum penanganan Covid-19 bisa direalisasi lebih cepat. Sementara, untuk program yang baru bentuk realisasinya cenderung lebih lambat.

"Evaluasi program PEN terlihat, program yang desainnya simpel dan sudah existing maka bisa dieksekusi dengan cepat, seperti pemberian bansos PKH (Program Keluarga Harapan) atau sembako," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).

"Namun apabila belum dibentuk dan merupakan program usulan baru, dengan sitauasi yang betul-betu sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menuturkan, untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membuat desain program yang simpel. Meski di sisi lain, program yang bersangkutan juga harus akuntabel.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, untuk bisa menyusun sebuah program yang simpel, K/L juga terkendala persoalan data. Pasalnya, banyak data terkait program yang belum tersedia atau kalaupun sudah ada, data yang bersangkutan tidak diperbarui dalam waktu dekat.

"Terutama ketepatan nama, alamat, dan kalau ada (nama dan alamat), ada permasalah dengan nomor account dari tujuan (program) yang tidak selalu tersedia," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tahun 2021, Anggaran Belanja KKP Rp 6,65 Triliun

Di sisi lain, pemerintah juga kerap kali harus meminta bantuan infrastruktur perbankan dalam proses penyaluran bantuan pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya juga melakukan percepatan penggunaan PEN dengan mendukung dan membantu K/L bila membutuhkan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Strategi percepatan penyerapan di kuartal III menjadi kunci agar bisa mengurangi kontraksi dan untuk menghindari technical reccession selama dua kuartal negatif berturut-turut," jelas Sri Mulyani.

"Meski di lihat pada kuartal II konsumsi, investasi cukup menantang, untuk memulihkan dibutuhkan kerja all out semua pihak, pemerintah menggunakan seluruh instrumen untuk akaslerasi di konsumsi, investasi, dan ekspor," jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+