Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Rendah, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

JAKARTA, KOAMPAS.com - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 25,1 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, hingga 19 Agustus 2020, realisasi anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 174,9 triliun.

Bendahara Negara itu mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi atas setiap program yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan PEN.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 25,1 Persen, Ini Rinciannya

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, program yang sudah dibentuk sebelum penanganan Covid-19 bisa direalisasi lebih cepat. Sementara, untuk program yang baru bentuk realisasinya cenderung lebih lambat.

"Evaluasi program PEN terlihat, program yang desainnya simpel dan sudah existing maka bisa dieksekusi dengan cepat, seperti pemberian bansos PKH (Program Keluarga Harapan) atau sembako," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).

"Namun apabila belum dibentuk dan merupakan program usulan baru, dengan sitauasi yang betul-betu sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menuturkan, untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membuat desain program yang simpel. Meski di sisi lain, program yang bersangkutan juga harus akuntabel.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, untuk bisa menyusun sebuah program yang simpel, K/L juga terkendala persoalan data. Pasalnya, banyak data terkait program yang belum tersedia atau kalaupun sudah ada, data yang bersangkutan tidak diperbarui dalam waktu dekat.

"Terutama ketepatan nama, alamat, dan kalau ada (nama dan alamat), ada permasalah dengan nomor account dari tujuan (program) yang tidak selalu tersedia," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tahun 2021, Anggaran Belanja KKP Rp 6,65 Triliun

Di sisi lain, pemerintah juga kerap kali harus meminta bantuan infrastruktur perbankan dalam proses penyaluran bantuan pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya juga melakukan percepatan penggunaan PEN dengan mendukung dan membantu K/L bila membutuhkan perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Strategi percepatan penyerapan di kuartal III menjadi kunci agar bisa mengurangi kontraksi dan untuk menghindari technical reccession selama dua kuartal negatif berturut-turut," jelas Sri Mulyani.

"Meski di lihat pada kuartal II konsumsi, investasi cukup menantang, untuk memulihkan dibutuhkan kerja all out semua pihak, pemerintah menggunakan seluruh instrumen untuk akaslerasi di konsumsi, investasi, dan ekspor," jelas dia.