Subsidi Listrik PLN Akan Bengkak Rp 10,7 Triliun Setiap Tahun

Kompas.com - 26/08/2020, 08:25 WIB
Ilustrasi PixabyIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) melakukan pemasangan alat pengendali emisi di seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tingkat Baku Mutu Emisi.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemasangan alat pengendali emisi berdampak kepada meningkatnya biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik, sebesar Rp 104 per kilowatt hour (kWh).

Dengan adanya kenaikan BPP, maka subsidi listrik juga diproyeksi akan mengalami pembengkakan setiap tahunnya.

"Pemasangan alat pengendali emisi akan berdampak pada peningkatan BPP sekitar Rp 104 per kWh yang menyebabkan penambahan beban subsidi listrik sekitar Rp 10,7 triliun per tahun," kata Zulkifli, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Polemik di Bank Bukopin

Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, pemasangan alat pengendali emisi dilakukan untuk mengendalikan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari PLTU, sesuai dengan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2019.

Pemasangan alat itu tidak hanya dilakukan terhadap PLTU yang sudah beroperasi, tapi juga PLTU yang sedang memasuki tahap kontruksi ataupun telah disepakati kontrak jual beli.

Selain melakukan pemasangan alat pengendali emisi, PLN juga melakukan berbagai langkah lain untuk menekan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida.

Misalnya pengendalian kadar sulfur batubara, dengan melakukan coal mixing dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi SO2.

Baca juga: Indonesia Akan Ekspor 100 Ton Bawang Goreng ke Malaysia

Kemudian, melakukan pengalihan bahan bakar pembangkit thermal, penggunaan teknologi Rendah Karbon, yaitu pembangunan PLTU dengan teknologi super critical (SC) dan ultra super critical (USC).

Lalu, PLN juga melakukan pemanfaatan biomass atau sampah, sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU.

"PLN telah menjalin kordinasi secara intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019 berdasarkan roadmap pemasangan pengendali emisi," ucap Zulkifli.

Baca juga: Kapan Subsidi Gaji Rp 600.000 Mulai Ditransfer? Ini Kata Pemerintah



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X