Subsidi Listrik PLN Akan Bengkak Rp 10,7 Triliun Setiap Tahun

Kompas.com - 26/08/2020, 08:25 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) melakukan pemasangan alat pengendali emisi di seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tingkat Baku Mutu Emisi.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemasangan alat pengendali emisi berdampak kepada meningkatnya biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik, sebesar Rp 104 per kilowatt hour (kWh).

Dengan adanya kenaikan BPP, maka subsidi listrik juga diproyeksi akan mengalami pembengkakan setiap tahunnya.

"Pemasangan alat pengendali emisi akan berdampak pada peningkatan BPP sekitar Rp 104 per kWh yang menyebabkan penambahan beban subsidi listrik sekitar Rp 10,7 triliun per tahun," kata Zulkifli, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Polemik di Bank Bukopin

Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, pemasangan alat pengendali emisi dilakukan untuk mengendalikan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari PLTU, sesuai dengan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2019.

Pemasangan alat itu tidak hanya dilakukan terhadap PLTU yang sudah beroperasi, tapi juga PLTU yang sedang memasuki tahap kontruksi ataupun telah disepakati kontrak jual beli.

Selain melakukan pemasangan alat pengendali emisi, PLN juga melakukan berbagai langkah lain untuk menekan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida.

Misalnya pengendalian kadar sulfur batubara, dengan melakukan coal mixing dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi SO2.

Baca juga: Indonesia Akan Ekspor 100 Ton Bawang Goreng ke Malaysia

Kemudian, melakukan pengalihan bahan bakar pembangkit thermal, penggunaan teknologi Rendah Karbon, yaitu pembangunan PLTU dengan teknologi super critical (SC) dan ultra super critical (USC).

Lalu, PLN juga melakukan pemanfaatan biomass atau sampah, sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU.

"PLN telah menjalin kordinasi secara intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019 berdasarkan roadmap pemasangan pengendali emisi," ucap Zulkifli.

Baca juga: Kapan Subsidi Gaji Rp 600.000 Mulai Ditransfer? Ini Kata Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.