Subsidi Listrik PLN Akan Bengkak Rp 10,7 Triliun Setiap Tahun

Kompas.com - 26/08/2020, 08:25 WIB
Ilustrasi PixabyIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) melakukan pemasangan alat pengendali emisi di seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tingkat Baku Mutu Emisi.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemasangan alat pengendali emisi berdampak kepada meningkatnya biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik, sebesar Rp 104 per kilowatt hour (kWh).

Dengan adanya kenaikan BPP, maka subsidi listrik juga diproyeksi akan mengalami pembengkakan setiap tahunnya.

"Pemasangan alat pengendali emisi akan berdampak pada peningkatan BPP sekitar Rp 104 per kWh yang menyebabkan penambahan beban subsidi listrik sekitar Rp 10,7 triliun per tahun," kata Zulkifli, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Polemik di Bank Bukopin

Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, pemasangan alat pengendali emisi dilakukan untuk mengendalikan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari PLTU, sesuai dengan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2019.

Pemasangan alat itu tidak hanya dilakukan terhadap PLTU yang sudah beroperasi, tapi juga PLTU yang sedang memasuki tahap kontruksi ataupun telah disepakati kontrak jual beli.

Selain melakukan pemasangan alat pengendali emisi, PLN juga melakukan berbagai langkah lain untuk menekan produksi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida.

Misalnya pengendalian kadar sulfur batubara, dengan melakukan coal mixing dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi SO2.

Baca juga: Indonesia Akan Ekspor 100 Ton Bawang Goreng ke Malaysia

Kemudian, melakukan pengalihan bahan bakar pembangkit thermal, penggunaan teknologi Rendah Karbon, yaitu pembangunan PLTU dengan teknologi super critical (SC) dan ultra super critical (USC).

Lalu, PLN juga melakukan pemanfaatan biomass atau sampah, sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU.

"PLN telah menjalin kordinasi secara intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dimungkinkan adanya masa transisi pemenuhan Permen LHK No P.15 Tahun 2019 berdasarkan roadmap pemasangan pengendali emisi," ucap Zulkifli.

Baca juga: Kapan Subsidi Gaji Rp 600.000 Mulai Ditransfer? Ini Kata Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.