Sri Mulyani: Pendapatan Negara hingga Juli 2020 Capai Rp 992 Triliun

Kompas.com - 26/08/2020, 09:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi pendapatan negara hingga Juli 2020 mencapai Rp 922,2 triliun atau 54,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, pendapatan tersebut turun 12,4 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2019, yaitu sebesar Rp 1.052,4 triliun yang tumbuh 5,8 persen dari Juli 2018.

"Pertumbuhannya adalah minus 12,4 persen yang salah satunya karena semakin banyak masyarakat dan dunia usaha yang memanfaatkan insentif pajak," kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (26/8/2020).

Sri Mulyani menuturkan, pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 12,3 persen (yoy), yaitu hanya Rp 711 triliun atau 50,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp 1.404,5 triliun.

Baca juga: Tunjangan Pulsa Rp 200.000 untuk PNS Tunggu Persetujuan Sri Mulyani

Ia merinci penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak Rp 601,9 triliun yang realisasinya 50,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 14,7 persen (yoy), dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp 705,4 triliun.

Ia menyatakan, hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi sepanjang Januari hingga Juli tahun ini yang disebabkan perlambatan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk PPh migas yang terealisasi Rp 19,8 triliun atau 62,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 31,9 triliun, terkontraksi hingga 44,3 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 35,5 triliun.

Sementara, untuk PPh nonmigas yang terealisasi Rp 582,1 triliun atau 49,9 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp 1.167 triliun, turut mengalami kontraksi mencapai 13,1 persen dibanding Juli 2019 sebesar Rp 669,9 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Keberatan Ada Tunjangan Pulsa Rp 200.000 untuk PNS

Kemudian, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 109,1 triliun atau 53 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 205,7 triliun yang mampu tumbuh 3,7 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu, yaitu Rp 105,2 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang realisasi cukai yang mencapai Rp 88,4 triliun atau lebih tinggi 7 persen dibandingkan Juli tahun lalu dan merupakan 51,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp 172,2 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

Rilis
Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Whats New
Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Whats New
Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Whats New
Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Whats New
Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Work Smart
Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Whats New
Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X