Salurkan Pupuk Bersubsidi secara Akurat, Kementan Raih Penghargaan dari KPK

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebagai informasi, KPK memberikan apresiasi atas kemampuan Kementan dalam mengelola data penyaluran subsidi dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga dapat disalurkan secara akurat dan efektif.

"Utilisasi NIK dalam data penyaluran pupuk subsidi dapat terselenggara dengan baik berkat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)," kata SYL dalam gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/08/2020).

Menurut SYL, NIK penting sehingga berbagai hal seperti kesalahan dan tumpang tindih bisa dihindari.

Nik juga yang membuat penyaluran pupuk subsidi Kementan bisa di atas 94 persen tepat sasaran.

Baca juga: Kotamobagu Terapkan Kartu Tani untuk Batasi Pembeli Pupuk Subsidi

Lebih lanjut, Syahrul menyebutkan, data merupakan hal krusial dalam pertanian. Karena itu, pihaknya membangun sistem data yang transparan dan terbuka untuk diperbaiki.

“Kami saat ini memiliki sistem data berbasis informasi teknologi (IT) yang bisa memprediksi waktu dan lokasi panen. Selain itu, kami memiliki laporan manual yang saat ini terus jalan," tuturnya.

SYL mengatakan, pihaknya menggunakan pula survei independen karena tidak ingin sampai ada kesalahan implementasi.

Baca juga: Sinergi Pengembangan SDM Jadi Kunci Majukan Pertanian Indonesia

"Pertanian Indonesia dibutuhkan 267 juta orang, jangan sampai terganggu,” sambung SYL.

Sementara itu, Ketua KPK Komisaris Jendral (Komjen) Firli Bahuri menyampaikan, utisilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi.

"Lima program lainnya, yakni e-katalog market place pengadaan barang dan jasa, keuangan desa, penerapan manajemen antisuap, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha, serta reformasi birokrasi," ujarnya.

Firli juga mengatakan, data petani di Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan basis data pemberian subsidi pupuk milik Kementan sudah sesuai lebih dari 94 persen.

Baca juga: Ini Solusi Kementan Hadapi Kelangkaan Pupuk Subsidi

"Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemadanan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri," imbuhnya.