Kompas.com - 26/08/2020, 18:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya di forum virtual, Standard Chartered ASEAN Business Forum 2020 mengatakan, meski hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sedang dalam kondisi yang kurang baik, Indonesia tidak memihak siapapun.

Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut. Luhut mengatakan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya bisa bertindak untuk menjembatani hubungan antara kedua negara tersebut.

"Kami tidak memihak negara manapun. Target kami adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara modern, efisien dan kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun integritas bangsa kita itu adalah suatu keharusan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Luhut: Sampah di Jakarta Saja Hampir 8.000 Ton Per Hari

Menanggapi Pemilu AS yang berlangsung pada November 2020, Indonesia akan menghormati proses yang berlangsung tanpa perlu mencampuri urusan domestik negara tersebut.

"Kami tidak ingin mencampuri masalah domestik negara mana pun, begitu pula kami. Kami tidak ingin beberapa negara ikut campur dalam masalah domestik kami, tetapi kami dapat saling membantu, kami dapat saling mendukung. Itulah semangat ASEAN," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Luhut juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung dengan impor produk farmasi sebesar 90 persen. Hal ini menjadi cambuk bagi pengembangan industri dalam negeri. Begitupun dengan kemandirian pasokan pangan.

Lebih lanjut mantan Menko Polhukam ini menjelaskan, untuk dapat memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan perdagangan global pada saat pandemi ini, ASEAN harus berkomitmen untuk menghindari pembatasan ekspor atas barang-barang penting. Seperti peralatan medis serta produk makanan.

Di sisi lain, untuk mempersiapkan Indonesia dalam perdagangan regional dan global serta menjadi lebih kompetitif, pemerintah telah menyiapkan Omnibus Law yang akan segera disahkan awal bulan depan.

Melalui Omnibus Law tersebut, Luhut berharap dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat easy of doing business (EoDB) dari posisi 72 menjadi 50.

Baca juga: Luhut: Ekonomi RI Masih Lebih Baik dari Negara Lain

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.