Tindaklanjuti Pidato Jokowi soal Membajak Krisis, Ini yang Dilakukan Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menindaklanjuti terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi)  di sidang tahunan 14 Agustus lalu yang menyebut bahwa masa krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19) harus dijadikan sebuah peluang. Salah satunya dengan hilirisasi.

"Setelah menyimak pidato sidang tahunan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-75 RI yang disampaikan Presiden Joko Widodo di kesempatan sidang tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, ada satu hal yang menjadi perhatian saya yaitu ajakan beliau untuk membajak momentum krisis akibat pandemi untuk melakukan lompatan besar," tulisnya dalam keterangan akun Instagramnya, Rabu (26/8/2020).

"Dan saat itu Presiden menyebutkan hilirisasi sebagai salah satu langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan lompatan merebut momentum krisis ini," lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Ekonomi RI Masih Lebih Baik dari Negara Lain

Untuk itulah, dirinya beserta kementerian/lembaga terkait hari ini berkoordinasi tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

"Di awal, saya tegaskan kepada teman-teman di jajaran K/L terkait untuk menyatukan pandangan bahwa kita tidak bisa main-main dengan lobi-lobi negara lain, hanya ada kepentingan nasional di balik pelaksanaan program ini. Untuk itu, saya rasa perlu mempercepat segala peraturan menteri demi mensukseskan industri mobil listrik di Indonesia," katanya.

Menurut Luhut, penyusunan peraturan seperti spesifikasi khusus, peta jalan, sampai penyediaan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik, harus diharmonisasikan oleh lintas Kementerian terkait.

"Saya juga sampaikan di rapat hari ini bahwa yang paling penting dibutuhkan saat ini adalah perumusan regulasi terkait pengurangan bea masuk, bagi komponen untuk mobil listrik yang sifatnya sementara agar harga mobil listrik dapat bersaing," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Jangan Biarkan Krisis Membuahkan Kemunduran

Dia juga menilai, ekosistem industri kendaraan berbasis listrik juga bisa mendapatkan insentif sehingga nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian baru.

"Dan dukungan materil lewat insentif fiskal berbasis TKDN. Karena semakin tinggi TKDN, semakin tinggi insentifnya sehingga tercipta peta jalan industri yang dapat memicu tumbuhnya industri komponen dalam negeri," katanya.

Selain itu, Luhut juga mengusulkan kendaraan listrik bisa dipergunakan sebagai kendaraan dinas operasional pada kementerian/lembaga/BUMN dan BUMD.

"Saya berharap agar kehadiran regulasi dan roadmap industri KBLBB yang dibahas dari semua kementerian dalam rapat hari ini bisa selesai dalam dua minggu kedepan sehingga industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bisa menjadi industri pionir untuk pasar dalam negeri yang potensial, bukan sekedar untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik hasil produksi luar negeri," ujarnya.

Baca juga: Ini Makna Perintah Jokowi Bajak Momentum Krisis bagi Erick Thohir

Menurut dia, jika lompatan besar dari bijih nikel menjadi pusat mobil listrik dunia tersebut bisa dilakukan, maka Indonesia akan mendapatkan berbagai keuntungan.

"Keuntungan terbesarnya adalah perekonomian Indonesia bisa segera pulih kembali dengan terserapnya puluhan ribu tenaga kerja. Dan tentunya ketergantungan kita terhadap energi fosil bisa dikurangi," sebutnya.

"Sehingga kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa di masa krisis yang sulit seperti ini, kita tidak meratapinya. Tetapi kita sedang bersiap menjadi pemegang kunci industri kendaraan listrik dunia dengan berdikari mengolah hasil kekayaan alam kita sendiri," tambah dia.

Baca juga: Luhut Mau Permudah Dokter Asing Buka Praktik di Indonesia