Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Minta Target Penyelesaian Smelter Diundur hingga 2024, Ini Alasannya

Kompas.com - 27/08/2020, 12:12 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia meminta agar penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Gresik, Jawa Timur untuk ditunda hingga 2024. Permintaan tersebut disampaikan setelah pembangunan sempat terhenti akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi, menyebutkan, hingga Juli 2020 progres pembangunan smelter baru mencapai 5,86 persen. Realisasi itu masih di bawah target yang telah dipatok, yakni sebesar 10,5 persen.

“Adapun pekerjaan yang sudah dilaksanakan ada feasibility study, kemudian ada early works , front engineering design atau FED, ini sudah diselesaikan,” katanya, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Bos Freeport Akui Pembangunan Smelter Tak Menguntungkan

Merebaknya pandemi Covid-19 disebut sebagai alasan utama pembangunan smelter terhambat.

Jenpino menjelaskan, munculnya Covid-19 mengakibatkan kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC) smelter belum bisa melakukan kesepaktan dengan Freeport Indonesia terkait biaya dan juga waktu penyelesaian proyek.

“Vendor kami, dan EPC kontraktor saat ini belum dapat memfinalisasi karena mereka mengalami kendala-kendala akibat dari pembatans-pembatasan yang terjadi di negara mereka akibat wabah covid ini,” tuturnya.

Dengan terbatasnya pergerakan kontraktor smelter, pembangunan smelter sempat berhenti total selama 6 bulan.

Lebih lanjut, Jenpino menyebutkan, kontraktor mengaku tidak mampu menyanggupi target penyelesaian proyek pembangunan smelter, yakni pada 2023.

Oleh karenanya, ia meminta agar target penyelesaian pembangunan fasillitas pemurnian mineral tersebut dapat diundur hingga 2024.

“EPC kontraktor menyatakan tidak sanggup untuk menyalsaikannya (2023). Sehingga diperlukan revisi jadwal baru yang perlu ditentukan. Jadi kami apabila memungkinkan kami ingin memohon diberikan kelonggaran penyelesaian smelter ini hingga 2024,” ucapnya.

Baca juga: Garap Tambang Bawah Tanah, Freeport Gelontorkan Rp 19,1 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com