RI Dapat Pendanaan Rp 1,52 Triliun Usai Ajukan Proposal REDD+

Kompas.com - 27/08/2020, 17:35 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya. (DOK. KLHK) Menteri LHK Siti Nurbaya.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menerima dana sebesar 103,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,52 triliun (kurs Rp 14.700) dari Green Climate Fund (GCF).

Dana tersebut diberikan atas pengajuan proposal REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) Results-Based Payment (RBP) oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan capaian tersebut menunjukkan respons atas kinerja Indonesia untuk mengatasi ancaman perubahan iklim serta menjadi wujud peningkatan kepercayaan di dalam negeri dan komunitas internasional.

Baca juga: Sri Mulyani: Butuh 8 Triliun Dollar AS untuk Tangani Covid-19 Global

"Momentum ini juga dapat menjadi awal yang baik bagi hubungan Indonesia-GCF ke depan," ujar dia dalam keterangan pers virtual, Kamis (27/8/2020).

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Indonesia menjadi penerima pendanaan terbesar, melampaui proposal Brasil yang telah disetujui sebelumnya senilai 96,5 juta dollar AS di bawah program percontohan REDD+ RBP GCF.

REDD+ merupakan inisiatif global dengan desain pemberian insentif kepada negara berkembang untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca.

Baca juga: 1.642 Hotel Tutup akibat Pandemi, Kadin: Kalau Mau Beli, Sekarang Lagi Murah

Selain skema REDD+ RBP dari GCF, tersedia fasilitas sejenis seperti Letter of Intent Indonesia - Norwegia mengenai kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, dan Forest Carbon Partnership Facility dari Bank Dunia.

Proposal yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk periode 2014-2016, dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq).

Saat ini, Indonesia menggunakan baseline perhitungan rata-rata emisi tahunan sektor lahan sejalan dengan panduan praktik yang baik untuk penggunaan lahan yang diterbitkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Saat Ini Belum Bisa Disuntikkan pada yang Berusia 18 Tahun ke Bawah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X