Soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

Kompas.com - 27/08/2020, 18:35 WIB
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dok. BNPBStaf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai wakil menteri dilarang rangkap jabatan di perusahaan negara ataupun swasta.

Menurut Arya, terkait larangan rangkap jabatan oleh wakil menteri masuk ke dalam pertimbangan MK dalam pengambilan keputusan di perkara tersebut.

“Jadi bukan sebuah keputusan (MK), karena masuk dalam pertimbangan dan bukan sebuah keputusan, maka bisa dikatakan ini belum mengikat, tidak mengikat, jadi kita masih menunggu,” ujar Arya, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: MK Putuskan Wakil Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan seperti Halnya Menteri

Arya menilai, jika hanya masuk dalam kategori pertumbangan, maka larangan tersebut hanya bersifat persuasif. Bukan merupakan norma hukum baru.

“Kalau liat keputusan MK, MK memutuskan pemohon ditolak. Keududkan pemohon ditolak untuk jd pemohon, itu pesan MK. Yang lainnya masalah pertimbangan, kalau pertimbangan itu enggak mengikat secara hukum,” kata juru bicara Erick Thohir tersebut. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai wakil menteri dilarang rangkap jabatan di perusahaan negara ataupun swasta.

Penilaian MK ini dikemukakan saat putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Uji materi ini sendiri diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara.

Baca juga: Motif Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Remunerasi hingga Politik Balas Budi

Dalam pertimbangannya, hakim pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri. Maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri.

“Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri,” demiki bunyi putusan MK dengan Nomor: 80/PPU-XVII/2019 yang dikutip Kompas.com pada Kamis (27/8/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X