Mau Dapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah, Masyarakat Harus Bayar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir, memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin virus corona atau Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020.

Erick membeberkan kalau Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19. Jika pada akhir 2020 ini vaksin itu bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS, tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000 (harga vaksin Covid-19).

Baca juga: Erick Thohir Sebut Vaksin Covid-19 Bukan untuk Anak-anak

Pemilik Mahaka Media ini menyampaikan, bahwa pemerintah merencanakan untuk memberikan vaksin Covid-19 secara gratis pada 2021.

"Nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa di awal tahun depan," ujar Erick dilansir dari Antara. 

Rencananya, kata Erick, vaksin gratis untuk masyarakat menggunakan anggaran APBN dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sebagai dasar pemberian vaksin.

Kendati demikian, lanjut dia, dalam rangka mengurangi beban APBN yang mengalami pelebaran defisit, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bisa membayar vaksin mandiri bagi yang mampu.

Baca juga: Erick Thohir Buka-bukaan Harga Vaksin yang Diimpor dari China

"Kalau dilihat dari data-data ekonomi, pemasukan kepada negara cukup rentan. Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ucap Erick.

Erick Thohir yang juga Menteri BUMN menambahkan bahwa perusahaan farmasi Indonesia telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asal China dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk pengadaan vaksin.

"Alhamdulillah kita mendapatkan dua kerja sama pada saat ini, dengan Sinovac (China) dan G42 (UEA)," katanya.

Erick Thohir mengemukakan Bio Farma dan Sinovac berkomitmen untuk memproduksi 20 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini dan 250 juta dosis pada 2021.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, RI Buka Peluang Gandeng Yayasan Bill Gates

Sementara kerja sama dengan G42, lanjut dia, akan dilakukan oleh Kimia Farma. G42 saat ini sedang melakukan uji klinis di UEA kepada 45.000 relawan dari 85 suku bangsa. G42 akan mengirimkan 10 juta dosis vaksin Covid-19 pada tahun ini.

"Baik Sinovac maupun G42, nanti konsep vaksinasinya adalah dua kali. Jadi kalau di kumulatif dari dua kerja sama UAE dan China ini kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di tahun 2020, sehingga kurang lebih 15 juta orang yang akan divaksin nanti, tentunya kalau uji klinisnya berjalan dengan baik," kata Erick.

Di sisi lain, Erick mengatakan, pihaknya juga tetap memprioritaskan pengembangan Vaksin Merah Putih yang saat ini terus berjalan.

"Tentu yang prioritas juga bagaimana Vaksin Merah Putih tetap berjalan, karena itu Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan Pepres, rencananya minggu ini," ujar Erick.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Vaksin Covid-19 Gratis dan Berbayar

Kata dia, vaksin Covid-19 yang ada saat ini, hanya berlaku untuk usia 18 tahun ke atas.

"Dari informasi terakhir, tadinya vaksin Covid-19 yang ada ini berlaku untuk usia pada 18 tahun sampai 59 tahun, tetapi dari konfirmasi terakhir usia di atas 59 sudah bisa menerima vaksin ini," ujar Erick.

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 itu memiliki jangka waktu antara enam bulan hingga dua tahun. "Jadi bukan vaksin yang disuntik selamanya," ucap Erick.

Mantan Presiden Inter Milan ini menambahkan, untuk vaksin Covid-19 usia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak masih terus dikembangkan dan berproses.

Baca juga: Mengintip Gaji Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN