Mulai 1 September, Pengunjung yang Mau ke Kantor Pajak Harus Antri secara Online

Kompas.com - 28/08/2020, 18:30 WIB
Ilustrasi layanan perpajakan KONTAN/ Achmad FauziIlustrasi layanan perpajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini menerapkan antrian online bagi para wajib pajak atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tatap muka secara langsung di kantor pajak.

Sistem antrian tersebut mulai berlaku 1 September 2020 di semua kantor wilayah DJP dan kantor pelayanan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menjelaskan, nomor antrian bisa didapatkan dengan membuka laman https://kunjung.pajak.go.id.

Pengunjung cukup mengisi beberapa data antara lain identitas, kantor tujuan, serta tanggal dan waktu kunjungan.

Baca juga: Makin Besar, Kini Diskon Pajak Perusahaan Jadi 50 Persen

"Selain itu untuk mengurangi risiko penularan Covid-19, wajib pajak juga diminta untuk mengisi menu penilaian kesehatan mandiri," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Saat mengisi data di laman DJP tersebut, pengunjung dapat menentukan jadwal kedatangan dan layanan yang dikehendaki, yang terdiri dari layanan loket tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi, layanan janji temu, dan layanan lainnya.

"Khusus untuk layanan janji temu, pengunjung harus membuat kesepakatan jadwal kunjungan dengan petugas yang dituju sebelum memilih layanan janji temu," kata Hestu.

Ia mengatakan, layanan tatap muka secara langsung dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan kapasitas kantor pajak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Baca juga: Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara dan Denda Rp 20,5 Miliar

Di sisi lain, DJP mengimbau masyarakat atau wajib pajak untuk sebisa mungkin menggunakan layanan yang telah disediakan secara online melalui laman www.pajak.go.id.

Termasuk dalam hal layanan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), perubahan data nomor telepon dan email wajib pajak, serta validasi SSP pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

"Serta dalam layanan pendaftaran insentif pajak yang telah disediakan pemerintah dalam rangka membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19," katanya.

Sementara itu, untuk layanan yang dibutuhkan namun masih belum tersedia secara online, maka wajib pajak masih dapat menggunakan saluran lain seperti email dan pesan instan melalui WhatsApp yang tersedia pada masing-masing unit kerja, yang dapat dilihat pada https://www.pajak.go.id/id/unit-kerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X