Mulai 1 September, Pengunjung yang Mau ke Kantor Pajak Harus Antri secara Online

Kompas.com - 28/08/2020, 18:30 WIB
Ilustrasi layanan perpajakan KONTAN/ Achmad FauziIlustrasi layanan perpajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini menerapkan antrian online bagi para wajib pajak atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tatap muka secara langsung di kantor pajak.

Sistem antrian tersebut mulai berlaku 1 September 2020 di semua kantor wilayah DJP dan kantor pelayanan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menjelaskan, nomor antrian bisa didapatkan dengan membuka laman https://kunjung.pajak.go.id.

Pengunjung cukup mengisi beberapa data antara lain identitas, kantor tujuan, serta tanggal dan waktu kunjungan.

Baca juga: Makin Besar, Kini Diskon Pajak Perusahaan Jadi 50 Persen

"Selain itu untuk mengurangi risiko penularan Covid-19, wajib pajak juga diminta untuk mengisi menu penilaian kesehatan mandiri," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Saat mengisi data di laman DJP tersebut, pengunjung dapat menentukan jadwal kedatangan dan layanan yang dikehendaki, yang terdiri dari layanan loket tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi, layanan janji temu, dan layanan lainnya.

"Khusus untuk layanan janji temu, pengunjung harus membuat kesepakatan jadwal kunjungan dengan petugas yang dituju sebelum memilih layanan janji temu," kata Hestu.

Ia mengatakan, layanan tatap muka secara langsung dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan kapasitas kantor pajak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Baca juga: Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara dan Denda Rp 20,5 Miliar

Di sisi lain, DJP mengimbau masyarakat atau wajib pajak untuk sebisa mungkin menggunakan layanan yang telah disediakan secara online melalui laman www.pajak.go.id.

Termasuk dalam hal layanan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), perubahan data nomor telepon dan email wajib pajak, serta validasi SSP pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

"Serta dalam layanan pendaftaran insentif pajak yang telah disediakan pemerintah dalam rangka membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19," katanya.

Sementara itu, untuk layanan yang dibutuhkan namun masih belum tersedia secara online, maka wajib pajak masih dapat menggunakan saluran lain seperti email dan pesan instan melalui WhatsApp yang tersedia pada masing-masing unit kerja, yang dapat dilihat pada https://www.pajak.go.id/id/unit-kerja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X