Edhy Prabowo: Kami Ingin Menuntaskan Utang Pemerintah Pusat ke Maluku

Kompas.com - 31/08/2020, 07:35 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melihat proses pemijahan lobster jenis mutiara, pasir dan bambu di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Minggu (30/8/2020). ANTARA FOTO/JIMMY AYALMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melihat proses pemijahan lobster jenis mutiara, pasir dan bambu di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Minggu (30/8/2020).

AMBON, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan dirinya berkomitmen untuk menuntaskan utang pemerintah pusat kepada masyarakat dan pemerintah daerah Maluku.

"Kami hadir bukan untuk merepotkan, tetapi mau membuktikan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kami ingin menuntaskan utang-utang pemerintah pusat dengan provinsi Maluku," kata Menteri Edhy Prabowo seperti dikutip dari Antara, Senin (31/8/2020).

Utang yang dimaksudkan Edhy Prabowo yakni penerapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang telah dijanjikan sejak 2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan," kata Menteri Edhy.

Baca juga: Sejak Jadi Menteri, Edhy Sudah Tangkap 71 Kapal Asing Pencuri Ikan

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku selama 3 hari, Menteri Edhy memboyong seluruh pejabat eselon I, dengan tujuan agar mereka mencatat sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan di Maluku untuk menuju lumbung ikan nasional.

Pejabat tersebut di antaranya, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDPKP) TB Haeru Rahayu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina M serta Sekjen KKP Antam Novambar.

Dia mengakui sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Provinsi Maluku layak disebut lumbung ikan karena memiliki memiliki potensi sangat besar dari sektor kelautan dan perikanan.

Edhy mengatakan, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap, terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714 (Laut banda), 715 (laut Maluku dan Pulau Seram) serta 718 yakni laut Arafura.

Potensi perikanan tangkap di Maluku diperkirakan mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Menurut Edhy, dirinya telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

"Jadi pak Gubernur saya tidak akan bicara panjang, tetapi ingin menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui KKP sangat serius. Kami siap bekerja sama mendorong Maluku sebagai LIN secara nyata bukan hanya sekedar jargon atau lewat aturan, baik itu perpres maupun UU," katanya.

Baca juga: Menteri Edhy: Kita Sibuk Debat Tentang Lobster, Masih Banyak Potensi yang Lain...

Dalam kunjungan ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon pada Minggu (30/8/2020), Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar, berupa paket budidaya untuk Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru, Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Edhy juga sempat melihat langsung upaya perekayasaan sejumlah komoditas perikanan, di antaranya ikan kakap, ikan bubara, ikan kerapu serta ikan nemo, melihat langsung upaya pemijahan lobster di lokasi tersebut.

Menteri Edhy juga melepas 2,22 ton ikan tuna ke Jepang bersama Gubernur Maluku, Murad Ismail di kantor eksportir PT. Maluku Prima Makmur, di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Baca juga: Beli 200 Senapan Serbu Buatan Pindad, Menteri Edhy Siap Gelontorkan Rp 7 Miliar



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X