TikTok Tak Bisa Dijual Tanpa Persetujuan Pemerintah China

Kompas.com - 31/08/2020, 10:02 WIB
Ilustrasi logo TikTok di konflik AS-China. REUTERS/FLORENCE LOIlustrasi logo TikTok di konflik AS-China.

NEW YORK, KOMPAS.com - Pemerintah China meminta ByteDance Ltd, pemilik aplikasi video pendek TikTok, untuk meminta persetujuannya dalam penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat.

Mengutip Bloomberg, Senin (31/8/2020), hal ini merupakan batasan baru yang diberlakukan Beijing pada ekspor teknologi kecerdasan buatan, untuk menjaga keamanan ekonomi nasional.

Menanggapi aturan baru tersebut, ByteDance menyatakan perusahaan akan secara ketat mematuhi peraturan pemerintah China tentang ekspor teknologi.

Baca juga: Ini Alasan Erick Thohir Pilih Calon Vaksin dari China untuk di Indonesia

Kini para eksekutif perusahaan sedang berupaya untuk memahami aturan baru tersebut untuk menyenangkan dua pemerintah, yakni AS dan China, yang sudah berselisih, kata seseorang yang tahu betul masalah ini, dengan nama disamarkan.

Menurut Pakar Perdagangan dan Profesor di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi Beijing, Cui Fan, ByteDance harus mempelajari daftar ekspor baru dan dengan serius dan hati-hati mempertimbangkan apakah harus menghentikan negosiasi.

Sebab, peraturan tambahan di Beijing kemungkinan akan menunda dan dapat merusak transaksi yang telah diwacanakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Orang yang namanya disamarkan itu menyebut, kesepakatan transaksi TikTok mungkin bisa saja ditunda sampai usai pemilihan Presiden AS pada November, karena peninjauan pemerintah China akan memakan waktu.

Adapun, Kementerian Perdagangan China mempublikasikan revisi batasan baru terkait kendali ekspor dalam websitenya pada Jumat lalu.

Dalam revisi disebutkan, teknologi antarmuka AI, seperti pengenalan ucapan dan teks, dan yang menganalisis data untuk membuat rekomendasi konten yang dipersonalisasi, ditambahkan ke dalam daftar revisi.

Teknologi yang terkait dengan drone dan beberapa metode/prosedur rekayasa genetika juga ditambahkan ke daftar kendali ekspor.

Ekspor teknologi mencakup berbagai transfer keluar dari China termasuk melalui perdagangan, investasi dan paten.

Dalam pernyataan juga disebutkan, setiap ekspor teknologi yang dibatasi akan membutuhkan surat izin ekspor dari otoritas China sebelum negosiasi dapat diadakan, sementara izin akhir diperlukan sebelum transfer terjadi.

"Revisi tersebut dimaksud untuk mempromosikan kemajuan teknologi China dan kerja sama internasional, serta menjaga keamanan ekonomi nasional," kata perwakilan kementerian perdagangan, mengutip Bloomberg, Senin.

Dengan begitu, pemerintah China ingin ByteDance meminta persetujuannya dalam kesepakatan apapun.

Sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China belum menanggapi hal tersebut.

Baca juga: Miliarder Baru China, dari Pengembang Perangkat Lunak hingga Mantan Guru

Halaman:


Sumber Bloomberg
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X