Serapan Anggaran Kemenhub Rp 16,34 Triliun, Baru 45 Persen dari Pagu

Kompas.com - 31/08/2020, 18:21 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi, saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Peran Transportasi untuk Merajut Keberagaman. DOK. Humas KemenhubMenhub Budi Karya Sumadi, saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Peran Transportasi untuk Merajut Keberagaman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) masih terbilang rendah hingga Agustus 2020, yakni baru mencapai 45 persen dari pagu tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pagu anggaran yang ditetapkan untuk Kemenhub di 2020 sebesar Rp 36,1 triliun dan sampai saat ini baru terserap Rp 16,34 triliun.

"Kami sampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan 31 Agustus 2020 sebanyak 45 persen atau senilai Rp 16,34 triliun," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 48,13 Persen hingga Agustus 2020

Ia mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pada tahun ini dipengaruhi pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan pembangunan menjadi tehambat karena kebijakan pembatasan atau physical distancing.

Tak hanya itu, pendapatan dari Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga belum mencapai target, turut membuat penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan.

"Ditambah lagi adanya beberapa faktor, sepeti sebagian lahan masih dalam proses pembebasan, kegiatan fisik masih dalam proses perizinan, dan pembayaran termin kegiatan tidak sesuai rencana," jelas dia.

Kendati demikian, Budi Karya memastikan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran. Targetnya hingga akhir tahun anggaran bisa terserap 93-96 persen dari pagu.

Strategi mendorong penyerapan dilakukan dengan merealokasi anggaran yang belum terserap. Ia bilang, saat ini ada Rp 700 miliar dana tak terserap yang sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan.

Strategi lainnya, dengan melakukan lelang tidak mengikat, memonitor rencana penarikan dana sesuai jadwal, berkoordinasi dengan instansi lainnya terkait permasalahan lahan dan perizinan proyek.

"Serta dengan optimalisasi sisa kegiatan terhadap pembangunan infrastruktur,” tutup Budi Karya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X