Dikeluhkan Tak Patuh Protokol Kesehatan, Menhub Bakal Tegur Batik Air

Kompas.com - 31/08/2020, 20:06 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbicara dalam Webinar Nasional Transportasi Merajut Keberagaman Episode.5 SDM Transportasi, Kamis (27/8/2020) di Jakarta. Dok Humas KemenhubMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbicara dalam Webinar Nasional Transportasi Merajut Keberagaman Episode.5 SDM Transportasi, Kamis (27/8/2020) di Jakarta.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, bakal memberikan teguran kepada Batik Air, terkait minimnya penerapan protokol kesehatan di maskapai penerbangan tersebut.

Ini menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI.

“Batik nanti akan kita tegur, karena memang ini kadang-kadang kalau Covid-19 ini orang suka khilaf, khilafnya terus-terusan lagi, jadi ini akan kita tegur," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Ini Alasan Kemenhub Jatuhkan Sanksi Kepada Batik Air dan AP II

Sebelumnya, Komisi V DPR RI memang sangat menyoroti penerapan protokol kesehatan yang belum maksimal di maskapai penerbangan. Salah satunya yang disampaikankan oleh Anggota Komisi V Athari Gauthi Ardi di dalam rapat kerja.

Ia mengungkapkan, panduan protokol kesehatan yang disiapkan pemerintah sudah tepat dan baik, namun pelaksanaannya harus diperhatikan. Lantaran, maskapai seringkali abai terhadap panduan tersebut.

Athari mengungkapkan, pengalamannya dan beberapa anggota DPR lain saat naik pesawat Batik Air, di mana tak ada protokol kesehatan yang diterapkan seperti menjaga jarak (physical distancing).

Apalagi kapasitas jumlah penumpang yang dalam ketentuan seharusnya 70 persen, namun oleh maskapai penerbangan dibawah naungan Lion Air Group tersebut, diterapkan mencapai 100 persen.

Baca juga: Terbukti Melanggar, Kemenhub Bekukan Izin Terbang Beberapa Rute Batik Air

"Anggota kami naik pesawat Batik Air dari Jakarta ke Makassar. Yang harusnya kapasitasnya 70 persen tapi ini kapasitasnya 100 persen. Enggak ada diterapkan physical distancing sama sekali," ungkapnya dalam rapat kerja.

Ia mengakui, bahwa pemerintah memang tengah berupaya untuk memulihkan kembali perekonomian nasional yang terpukul akibat pandemi, namun pengawasan yang ketat dalam penerapan protokol kesehatan tetap sangat diperlukan.

"Kami tahu pemulihan ekonomi memang penting, tapi jangan sampai rakyat jadi korbannya (tertular Covid-19)," katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X