Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Juta Data Penerima Subsidi Gaji Telah Diserahkan, Segera Ditransfer

Kompas.com - 01/09/2020, 17:42 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJamsotek (BPJS Ketenagakerjaan) telah menyerahkan 3 juta data pekerja calon penerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kesepakatan untuk tahap kedua penyaluran ini.

"Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis sampai dengan tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam dua tahap," ujar Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Agus menjelaskan, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis BPJamsotek.

Baca juga: Penerima Subsidi Gaji, Waspada Penipuan dan Pencurian Data

Alternatif pertama pihak BPJamsostek akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

Alternatif kedua adalah apabila data peserta tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang

"Kami terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. Kami juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang," katanya.

Sebelumnya, pada 24 Agustus, BPJamsostek telah menyerahkan 2,5 juta data pekerja calon penerima subsidi gaji kepada Kemenaker.

Baca juga: Data Penerima Subsidi Gaji yang Tervalidasi Tembus 11,3 Juta Pekerja

Kemudian, 27 Agustus, Presiden Joko Widodo mulai meluncurkan program bantuan tersebut.

Adapun syarat penerima BSU yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harta Warren Buffett Bertambah Jadi Rp 2.143 Triliun, Ini Pendongkraknya

Harta Warren Buffett Bertambah Jadi Rp 2.143 Triliun, Ini Pendongkraknya

Whats New
PUPR Gelontorkan APBN Rp 68,57 Triliun untuk Bangun Sarana Prasarana Dasar IKN

PUPR Gelontorkan APBN Rp 68,57 Triliun untuk Bangun Sarana Prasarana Dasar IKN

Whats New
Apa Itu Keamanan Finansial dan Cara Mewujudkannya?

Apa Itu Keamanan Finansial dan Cara Mewujudkannya?

Earn Smart
OJK Nilai Ekonomi Syariah RI Belum Optimal, Bakal Perkuat Bank dan BPR Syariah

OJK Nilai Ekonomi Syariah RI Belum Optimal, Bakal Perkuat Bank dan BPR Syariah

Whats New
Stabilisasi Harga Pangan, ID FOOD Genjot Stok Gula hingga Cabai

Stabilisasi Harga Pangan, ID FOOD Genjot Stok Gula hingga Cabai

Whats New
Ingat, Pendaftaran Program Kartu Prakerja 63 Berakhir Hari Ini

Ingat, Pendaftaran Program Kartu Prakerja 63 Berakhir Hari Ini

Whats New
Indonesia Bakal Tambah Impor Beras, Totalnya 3,6 juta Ton Tahun Ini

Indonesia Bakal Tambah Impor Beras, Totalnya 3,6 juta Ton Tahun Ini

Whats New
Transaksi TikTok Shop Masih di Aplikasi yang Sama, Wamendag Minta Tokopedia-TikTok Patuhi Regulasi

Transaksi TikTok Shop Masih di Aplikasi yang Sama, Wamendag Minta Tokopedia-TikTok Patuhi Regulasi

Whats New
Fitch Ratings Ingatkan Risiko Fiskal Menengah RI Akan Naik, Mengapa?

Fitch Ratings Ingatkan Risiko Fiskal Menengah RI Akan Naik, Mengapa?

Whats New
Rincian Daftar Gaji PNS dan PPPK Terbaru 2024

Rincian Daftar Gaji PNS dan PPPK Terbaru 2024

Whats New
'Groundbreaking' Kelima di IKN Dilaksanakan Pekan Ini, Ada Kantor Bank Mandiri dan BRI

"Groundbreaking" Kelima di IKN Dilaksanakan Pekan Ini, Ada Kantor Bank Mandiri dan BRI

Whats New
Soal PKL Wajib Sertifikat Halal, Asosiasi UMKM: Mereka Belum Siap, Sosialisasi Juga Kurang

Soal PKL Wajib Sertifikat Halal, Asosiasi UMKM: Mereka Belum Siap, Sosialisasi Juga Kurang

Whats New
Toffin App dari Toffin Indonesia Bantu Bisnis F&B Jadi Mudah

Toffin App dari Toffin Indonesia Bantu Bisnis F&B Jadi Mudah

Whats New
Pekan Ini Kemendag Akan Panggil Tokopedia Pastikan Taat Aturan Permendag PPMSE

Pekan Ini Kemendag Akan Panggil Tokopedia Pastikan Taat Aturan Permendag PPMSE

Whats New
Staf Ahli Sri Mulyani Sebut Porsi Aset Keuangan Syariah RI Masih 10,81 Persen

Staf Ahli Sri Mulyani Sebut Porsi Aset Keuangan Syariah RI Masih 10,81 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com