Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Cecar Menteri ESDM Soal Jumlah Elpiji 3 Kg Tahun Depan

Kompas.com - 02/09/2020, 14:15 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan keputusan pemerintah dalam penentuan kuota elpiji subsidi atau elpiji 3 kilogram (kg) untuk tahun anggaran 2021.

Dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah memutuskan untuk menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Padahal, dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM pada 29 Juni 2020 telah disepakati jumlah penyediaan elpiji 3 kg berada di rentang 7,5 juta - 7,8 juta metrik ton.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Doni Maryadi, menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon meningkat setiap tahunnya. Apalagi, dengan masih belum redanya pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.

Baca juga: ESDM: Gas Dengan Bahan Baku Batu Bara Bisa Digunakan di Kompor Elpiji

"Seyogyanya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta - 7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi," katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Senada dengan Doni, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Subarna, mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan.

"Hasil dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin," katanya.

Merespon pernyataan-pernyataan tersebut, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menyiapkan 7 juta metrik ton elpiji 3 kg dengan melihat data realisasi pada tahun-tahun lalu.

Guna meningkatkan jumlah penerima dengan tidak menambah kuota elpiji 3 kg, pemerintah akan terus menekan angka penyaluran tidak tepat sasaran.

"Ke depannya subsidi ini sebaiknya memang bisa dilaksanakan idealnya secara tertutup sesuai data yang harus kita rajin kumpulkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com