Permintaan Kredit Belum Pulih, Belanja Pemerintah Harus Digenjot

Kompas.com - 02/09/2020, 15:12 WIB
Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR) THINKSTOCKS/SARINYAPINNGAMIlustrasi kredit pemilikan rumah (KPR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kiryanto mengatakan, sisi permintaan (demand) masih menjadi isu besar dalam penyaluran kredit perbankan di tengah pandemi Covid-19.

Adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dan mulai dibukanya kembali kegiatan ekonomi dirasa belum cukup mengerek sisi permintaan ke level normal.

"Isu besar sekarang ini yang ada di ekonomi nasional adalah demand. Demand riil di masyarakat itu rasanya belum kuat. Bahwa sebagian Pemda sudah melonggarkan PSBB, kegiatan ekonomi dibuka, mal mulai buka, itu bagus tapi belum kembali pada titik normal," kata Kiryanto dalam konferensi video, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: OJK: Realisasi Restrukturisasi Kredit Perbankan Sudah Capai Rp 857 Triliun

Kendati demikian, sisi demand ini masih lebih baik dibanding masa awal pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia. Saat itu, belanja masyarakat terpukul dan menyebabkan ekonomi RI terkontraksi 5,32 persen.

Sisi permintaan yang mulai menguat ini terlihat dari permintaan kredit pada Juli 2020 tumbuh 1,53 persen.

Berdasarkan jenisnya, kredit investasi tumbuh 5,92 persen dan kredit konsumsi tumbuh 1,45 persen.

Sementara berdasarkan sektor, kredit pertambangan tumbuh 11,29 persen, konstruksi 3,08 persen, pertanian tumbuh 3,31 persen, dan 1,66 persen.

Baca juga: Kredit Perbankan Tumbuh 1,53 Persen pada Juli 2020, Ditopang Bank BUMN

Kiryanto bilang, kredit semakin tumbuh karena perusahaan manufaktur sudah terlihat belanja raw material atau bahan baku untuk meningkatkan produksinya

"Itulah sekarang kenapa angka PMI di atas 50 persen. Itu menberikan secercah harapan. Semakin disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, protokol Covid-19, dibukanya ekonomi, maka sisi demand akan mulai terungkit dengan sendirinya dan kredit ke bank naik," papar Kiryanto.

Adapun untuk mengagregat sisi permintaan, imbuh Kiryanto, pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah (Pemda) mesti mempercepat belanja.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X