Kompas.com - 02/09/2020, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbas perang dagang China dan Amerikas Serikat, kini banyak perusahaan yang merelokasi pabriknya dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Sayangnya, bukan Indonesia melainkan Vietnam, yang menjadi negara paling banyak diminati investor untuk merelokasi bisnisnya.

Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan mengatakan, ada beberapa alasan mengapa Vietnam lebih unggul. Selain karena jarak negara tersebut lebih dekat dengan China, biaya investasinya juga lebih kompetitif dari segi pekerja dan lahan.

"Vietnam insentifnya dirancang semurah apapun, dan jarak itu juga memberikan faktor yang sangat penting," kata dia dalam webinar Bedah RAPBN 2021, Raby (2/9/2020).

Baca juga: Ini Alasan Bappebti Blokir Situs Investasi Binomo

Maka untuk bisa bersaing dengan Vietnam, BKPM telah menyiapkan beberapa strategi. Indra bilang, persoalan jarak tentu tak bisa diatasi, oleh sebab itu Indonesia mendekatkan investor lewat pemberian layanan sebaik mungkin.

"Kami identifikasi perusahaan-perusahaan yang punya pabrik di China dan punya potensi pindah. Itu kita rayu, ketemu dan sangat kita service, temani mereka dengan benar-benar dan kasih informasi yang sangat baik. Jadi kita dari sisi service," jelasnya.

Soal pekerja, maka akan diberikan informasi sejelas mungkin terkait upah minimum regional (UMR) di setiap daerah, dengan demikian investor mengetahui secara jelas ongkos pekerja yang perlu dikeluarkan. Menurut Indra, ada beberapa daerah yang dari sisi upah cukup bersaing dengan Vietnam, salah satunya Jawa Timur.

"Kalau dibilang Indonesia UMR-nya masih tinggi dibanding Vietnam, itu yang mana dulu, daerah Banten? Kalau Banten memang paling tinggi, jadi kalau mau ke Jawa Tengah itu sama dengan Vietnam. Nah itu investor baru tahu (informasinya)," ungkapnya.

Baca juga: Gandeng BKPM, KKP Bidik Investor Amerika dan Australia

Terkait lahan yang terbilang lebih mahal dengan Vietnam, Indra mengakui hal tersebut. Selain dengan mengandalkan layanan yang maksimal bagi investor, BKPM akan terus berupaya untuk menyediakan lahan dengan ongkos yang kompetitif.

Salah satunya, dengan proyek yang ada di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Dengan menggandeung BUMN, pada kawasan ini akan disediakan lahan dengan harga yang lebih kompetitif bagi investor.

Pada tahap pertama, pengembangan KIT Batang dilakukan di lahan seluas 450 hektar dan diperkirakan akan menampung 30.000 tenaga kerja lokal. Kemudian tahap selanjutnya akan dikembangkan keseluruhan lahan sekitar 4.500 hektar.

"Kita mau coba dengan kawasan industri Batang, supaya bersaing head to head dengan Vietnam di harga tanah," pungkas Indra.

Baca juga: BKPM: Investasi Bakal Naik, Syaratnya Kasus Covid-19 Terkendali

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Rilis
Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Whats New
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Whats New
Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Whats New
Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Whats New
Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Whats New
Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Whats New
BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

BCA Mobile Gangguan, Manajemen Pastikan Layanan Sudah Kembali Normal

Whats New
Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Membandingkan Biaya Admin BRI, BCA, Bank Mandiri, hingga BNI

Earn Smart
Garuda Indonesia Dekati Calon Investor Potensial

Garuda Indonesia Dekati Calon Investor Potensial

Whats New
Ini 'Hadiah' untuk Produsen Minyak Goreng yang Ikut Program Minyakita

Ini "Hadiah" untuk Produsen Minyak Goreng yang Ikut Program Minyakita

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Isinya Hutan sama Perikanan, tapi Kontribusinya Hampir Tak Ada

Sri Mulyani: Indonesia Isinya Hutan sama Perikanan, tapi Kontribusinya Hampir Tak Ada

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.