Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Prioritaskan 1,5 Juta Tenaga Medis Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 03/09/2020, 13:06 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, para tenaga medis akan diprioritaskan untuk disuntik vaksin Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Erick usai bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Kamis (3/9/2020).

“1,5 juta (tenaga medis) ini juga yang harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan, karena itu kalau nanti bahan baku (vaksin) sudah bisa diproduksi, ini yang kita masukan dalam skala prioritas,” ujar Erick.

Baca juga: Erick Thohir Prediksi 93 Juta Orang Dapat Bantuan Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

Erick menambahkan, 1,5 juta tenaga medis tersebut termasuk dari unsur TNI/Polri. Nantinya, para tenaga medis tersebut juga akan membantu pemerintah dalam melakukan imunisasi massal vaksin Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini jumlahnya dokter, perawat, bidan, termasuk dokter TNI/Polri 1,5 juta. Ini jadi kekuatan kita melakukan imunisasi atau vaksinasi massal di awal tahun atau akhir tahun ini,” kata pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.

Diketahui, Indonesia sendiri melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China.

Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki.

Baca juga: Daftar 4 Produsen Vaksin Asing yang Dijajaki Erick Thohir

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42. Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA.

Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Whats New
Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Whats New
KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

Whats New
Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Whats New
3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

Spend Smart
Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Whats New
Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Work Smart
Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Whats New
Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Whats New
Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Whats New
Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Whats New
APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

Whats New
Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com